Jakarta, Klikaktual.com - Suasana Kabupaten Pati, Jawa Tengah, memanas pada Rabu, 13 agustus 2025. Ribuan warga tumpah ruah di jalanan, menggelar aksi demonstrasi terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Mereka membawa spanduk, poster, dan suara lantang menuntut pembatalan kebijakan yang dianggap memberatkan, sekaligus mendesak Bupati Sudewo turun dari jabatannya.
Aksi ini bermula dari rencana pemerintah daerah menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen. Kebijakan tersebut menuai gelombang penolakan. Bagi warga, kenaikan itu tak hanya tidak masuk akal, tetapi juga sangat membebani ekonomi masyarakat pasca-pandemi.
Tak hanya soal pajak, massa juga menuntut pembatalan kebijakan sekolah lima hari, penghentian proyek renovasi Alun-Alun dan rencana pembongkaran masjid, pembatalan pembangunan videotron bernilai miliaran, pemulihan tenaga medis yang dipecat dari RSUD setempat.
Baca Juga: Bupati Pati Sudewo Tegas Tolak Mundur, Sebut Semua Ada Mekanismenya
Sejak pagi, ribuan orang berkumpul di Alun-Alun Pati. Orasi bergema, musik perjuangan diputar, dan semangat warga terlihat membara. Namun, suasana berubah tegang ketika massa mencoba mendekati kantor Bupati dan DPRD Pati.
Lemparan botol air mineral terjadi, pagar DPRD didorong. Sebagian massa berusaha menerobos barikade polisi. Aparat merespons dengan semprotan gas air mata dan water cannon. Bentrokan pun tak terhindarkan. Sejumlah kendaraan polisi dibakar, membuat situasi makin panas di pusat kota.
Setidaknya 34 orang mengalami luka-luka akibat gas air mata dan insiden di lapangan, namun tidak ada korban jiwa. Pihak kepolisian juga menyatakan telah menangkap 11 orang yang diduga terlibat dalam aksi anarkis.
Baca Juga: Sambut HUT RI, PT KAI Beri Diskon 20 Persen
Bupati Sudewo sempat diterpa rumor akan berangkat umrah di tengah memanasnya situasi. Namun, Kapolresta Pati membantah kabar tersebut dan menyatakan Bupati siap menemui massa jika kondisi sudah aman.
Aksi ini tak berhenti di jalanan. DPRD Pati kini membentuk hak angket untuk menyelidiki kebijakan Bupati, khususnya kenaikan PBB-P2 dan berbagai proyek kontroversial. Hasil penyelidikan ini akan sangat menentukan arah politik di Pati ke depan. (Syamsi Wajkumar)
