Jakarta, Klikaktual.com - Bupati Pati, Sudewo, akhirnya angkat bicara menanggapi desakan sejumlah warga yang meminta dirinya mundur dari jabatan. Tuntutan itu mengemuka setelah aksi demonstrasi besar-besaran pada Selasa, 13 Agustus 2025, yang dipicu oleh polemik kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Dalam pernyataannya, Sudewo menegaskan ia tidak akan mengundurkan diri hanya karena desakan massa. Menurutnya, jabatan bupati diperoleh melalui proses konstitusional dan demokratis, sehingga tidak bisa dilepaskan begitu saja tanpa melalui prosedur yang sah.
“Tuntutan sudah disampaikan, tapi saya tidak bisa berhenti hanya karena tuntutan itu. Semuanya ada mekanisme,” ujar Sudewo.
Baca Juga: Sambut HUT RI, PT KAI Beri Diskon 20 Persen
Bupati Pati juga menanggapi langkah DPRD Pati yang menggulirkan hak angket dan membentuk Panitia Khusus (Pansus) pemakzulan. Ia mengaku menghormati proses tersebut, karena merupakan kewenangan lembaga legislatif dalam mengawasi jalannya pemerintahan.
“Saya menghormati proses yang dilakukan DPRD, itu hak mereka. Semua akan berjalan sesuai mekanisme hukum yang berlaku,” tegasnya.
Sudewo menganggap peristiwa ini sebagai proses pembelajaran, baik untuk dirinya yang baru menjabat kurang dari enam bulan sejak dilantik pada Februari 2025, maupun untuk masyarakat Pati. Ia berharap semua pihak bisa mengambil hikmah dari kejadian tersebut.
Baca Juga: Lazisnu PCNU Sidoarjo Beri Taliasih kepada 20 Veteran di Momen HUT ke-80 RI
“Ini pembelajaran bagi saya, dan bagi masyarakat. Kita harus saling memahami dan menjaga kondusivitas,” tambahnya.
Pasca aksi 13 Agustus, situasi di Kabupaten Pati berangsur kondusif meski sempat terjadi ketegangan antara massa dan aparat. Bupati Sudewo mengaku prihatin atas insiden yang menimbulkan korban, dan memastikan bahwa mereka telah mendapat penanganan medis yang layak.
“Saya turut prihatin atas jatuhnya korban. Pemerintah akan membantu penanganan mereka,” ujarnya.
Menutup pernyataannya, Sudewo mengajak warga Pati untuk tetap bersatu dan tidak mudah terprovokasi. Menurutnya, perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam demokrasi, namun harus disampaikan dengan cara yang damai dan konstruktif. (Syamsi Wajkumar)
