JAKARTA, Klikaktual.com - Penyaluran bantuan sosial yang selalu jadi sorotan masyarakat mendapat perhatian Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy. Muhadjir pun mewanti-wanti agar pembagian bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat benar-benar terlaksana dengan baik dan tepat sasaran.
Muhadjir tidak ingin ada ada masyarakat yang berhak namun tidak memperoleh bantuan. Ataupun masyarakat yang tidak perlu dibantu malah mendapatkan bantuan.
"Kalau ada laporan atau mumpung saya di sini silakan melapor mana yang tidak merata, siapa yang nggak kebagian nanti saya catat biar segera saya tangani. Pokoknya tidak boleh ada orang yang berhak kemudian tidak dapat," katanya di kompleks makam Bung Karno di Kota Blitar, Minggu siang (29/8/2021)
Baca Juga: Ciptakan Transaksi Aman, Menteri Johnny Ajak Terapkan Langkah Tegas dan Pelindungan
Muhadjir mengakui masih ada masalah dalam pembagian bansos terutama pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Maka dari itu pemerintah membuat jaring pengaman sosial berlapis, agar semuanya tercover bantuan.
Program bantuan sosial yang dibagikan untuk masyarakat di antaranya Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako yang diberikan reguler, baik ada Covid-19 ataupun tidak. Kemudian, selama pandemi juga diberikan Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD).
"Kalau dirasa belum cukup, untuk kota ada dana dari pemda yaitu refocusing untuk mereka yang belum dicover oleh BST. Kalau belum cukup juga masing-masing pemda diinstruksikan untuk mengalokasikan anggaran dari APBD untuk bansos, ditambah sekarang ada tambahan bantuan dari TNI/Polri," tandasnya. ***
