PANDEMI Covid-19 berdampak pada naiknya angka kemiskinan di Kota Cirebon. Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Cirebon akan berupaya maksimal untuk menekan angka kemiskinan tersebut. Seperti yang disampaikan Wakil Walikota Cirebon, Dra Hj Eti Herawati usai mengikuti Rakor Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Wilayah Jawa Barat secara virtual, Selasa (24/8). “Berdasarkan arahan tadi, kita akan fokus untuk menekan angka kemiskinan. Termasuk di Kota Cirebon,” ujar Eti seperti dikutip klikaktual.com dari laman resmi cirebonkota.go.id .
Eti menjelaskan, Pemda Kota Cirebon tidak bisa sendiri. Untuk penanggulangan kemiskinan dibutuhkan sinergi dan kolaborasi dengan semua pihak. “Termasuk tentang mengenai pembiayaan,” ungkapnya.
Pemda Kota Cirebon akan mengupayakan pembiayaan baik dari APBN maupun APBD provinsi Jawa Barat untuk menambah pembiayaan penanggulangan kemiskinan yang ada di Kota Cirebon.
Sementara itu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) Kota Cirebon, Iing Daiman SIP MSi menjelaskan, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) diketuai oleh seluruh wakil kepala daerah. “Di Kota Cirebon diketuai oleh bu Wakil Walikota,” ungkap Iing.
Pandemi Covid-19, lanjut Iing telah menyebabkan naiknya angka kemiskinan di Kota Cirebon. “Naik 9,52 persen dari tahun sebelumnya,” ungkap Iing. Padahal tingkat kemiskinan di Kota Cirebon sebelumnya ditargetkan hanya 8,5 persen. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah ntuk penanggulangan kemiskinan serentak di Jabar, termasuk di Kota Cirebon.
Namun secara khusus Iing menekankan agar updating data kemiskinan diperkuat. Sehingga saat ada masalah sosial, penyajian data yang sudah bagus dan tepat dapat mempercepat penyaluran bantuan untuk masyarakat yang memang membutuhkan.
Sementara itu kepala bidang (Kabid) Sosial Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSPPPA) Kota Cirebon, Aria Dipahandi, menjelaskan untuk permasalahan data, Kota Cirebon sudah melakukan sinkronisasi dan updating. “Kita sudah siap jika Kemensos memerlukan data baru atau data yang akan dimasukkan ke Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS),” ungkap Aria.
Untuk bantuan sosial, lanjut Aria, Pemda Kota Cirebon sudah mengambil kebijakan agar warga tidak menerima bantuan yang sama berkali-kali. “Kita sudah mencoba agar yang sudah mendapatkan bantuan dari Pemprov dan Kota Cirebon tidak beririsan dengan bantuan dari Kemensos,” jelas Aria. Sehingga tidak ada lagi anggapan bahwa yang menerima bantuan hanya orang-orang itu saja.
Pandemi Covid-19, lanjut Aria, telah menyumbang pada bertambahnya angka kemiskinan di Kota Cirebon. Bahkan 11 variabel yang membuat seseorang dimasukkan ke DTKS kini mengalami pergeseran. “Seperti kata pak Gubernur, ada orang miskin baru,” tutur Aria. Sehingga sekalipun orang tersebut memiliki rumah dan kendaraan, namun karena terkena PHK membuat dirinya tidak mampu lagi mencukupi kebutuhannya.
Ke depannya Aria juga sepakat bahwa untuk penanggulangan kemiskinan data ini harus diperkuat. “Karena data itu sifatnya dinamis,” lanjutnya. Sehingga harus betul-betul diperhatikan pergerakan data ini. “Jika data kuat dan konkrit, kebijakan yang diambil Pemda Kota Cirebon juga tepat," pungkasnya.
