MAJALENGKA, Klikaktual.com - Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Majalengka mencatat sedikitnya ada 30 anak yang menjadi yatim piatu karena kehilangan orang tuanya akibat meninggal dunia karena terkonfirmasi positif Covid-19.
Ketua LPAI kabupaten Majalengka, Aris Prayuda mengatakan data ini cukup meresahkan. Mengingat pandemi Covid-19 masih berlangsung hingga saat ini. Artinya ada kemungkinan jumlah anak yang kehilangan orang tuanya karena Covid-19 meningkat.
Disebutkan Aris pemerintah telah menegaskan jika anak-anak yatim piatu yang orangtuanya gugur karena Covid-19 menjadi tanggung jawab negara. Untuk itu, pemerintah daerah, yayasan, dan institusi diminta untuk mendata jumlah anak yatim piatu yang kehilangan keluarga akibat Covid-19.
Baca Juga: TikTok Tambah Perlindungan Privasi untuk Remaja
Dijelaskan Aris, seorang anak yang tidak lagi memiliki orang tua sangat rawan ditelantarkan. Bahkan mendapatkan kekerasan atau diperlakukan salah. Pada tingkat yang ekstrem, anak yaitu piatu bukan tidak mungkin kehilangan kesempatan untuk menyongsong masa depannya karena tiadanya perlindungan dan jaminan haknya terpenuhi.
Lebih lanjut dikatakan, Kementerian Sosial memiliki program ATENSI (Asistensi Rehabilitasi Sosial) yang menyasar anak-anak yang kehilangan orang tuanya karena Covid-19. Sehingga hak-hak anak itu terpenuhi. Layanan Rehabilitasi sosial yang menggunakan pendekatan berbasis keluarga, komunitas dan residensial.
Baca Juga: JK Bicara Mediasi Konflik Afghanistan, Pernah Dituduh Sebagai Taliban
"Kami sudah mengantongi data 30 anak yatim piatu yang kehilangan orang tuanya akibat Covid-19. Kami masih menunggu data yang masih diproses di lapangan untuk diajukan ke kementrian sosial untuk dilakukan verifikasi," tambahnya.
Dalam program ATENSI, kebutuhan anak seperti sembako, keperluan belajar, alat bantu bagi penyandang disabilitas dan pengasuhan keluarga diepnuhi. Aris berharap dari dukungan program ini, anak-anak yang kehilangan orang tuanya akibat Covid-19 menjadi perhatian untuk semua. Bukan hanya pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah dan lembaga masyarakat lainnya. ***
