Pemerintah Belum Beri Perlindungan dan Kesejahteraan Petani

photo author
- Rabu, 18 Agustus 2021 | 11:28 WIB
Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan. Foto: DPR RI
Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan. Foto: DPR RI

JAKARTA, Klikaktual.com - Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menilai, pemerintah belum memberikan perlindungan pada sektor pangan. Imbasnya, para petani belum merasakan kesejahteraan dan kedamaian jiwa.

Politisi PKS ini menjelaskan, salah satu bentuk dari belum hadirnya perlindungan sektor pangan ditunjukkan dengan skor Indeks keberlanjutan pangan Indonesia yang lebih buruk dari Zimbabwe dan Ethiopia.

"Pada era pandemi ini, sektor tanaman pangan telah memainkan peran penting. Karena hanya sektor pertanian yang memiliki pertumbuhan positif. Namun anggaran pertanian terus berkurang setiap tahun. Bahkan tahun 2020 lalu dipotong mencapai Rp7 triliun," papar Johan Rosihan dalam rilis tertulisnya, Senin (16/8/2021).

Mestinya, tegas Johan Rosihan, pemerintah menjadikan pertanian sebagai basis ekonomi nasional. Karena secara kewilayahan, Indonesia memiliki 86,98 persen dari total desa yang punya potensi dan penghasilan utama sektor pertanian. Namun kebijakan nasional tidak menempatkan pertanian sebagai prioritas pembangunan.

Baca Juga: Kepolisian Ringkus Lima Pelaku Pembunuh Gajah di Aceh

Di sisi lain, Indonesia menunjukkan surplus beras nasional setiap tahun. Namun impor beras terus meningkat setiap tahun.

"Produktivitas beras Indonesia berkisar antara 5,13-5,24 ton/ha dan berada sedikit di bawah Vietnam. Tetapi biaya produksi beras Indonesia lebih tinggi dibandingkan negara ASEAN lainnya. Sehingga petani Indonesia belum sejahtera," tuturnya.

Baca Juga: Jelang Kompetisi BRI Liga 1, Persija Geber Fisik Pemain dan Matangkan Taktik

Hingga saat ini, kata Johan, pemerintah belum berhasil meningkatkan taraf hidup petani untuk lebih sejahtera. Itu ditunjukan dengan belum hadirnya kesejahteraan petani. Harga di tingkat petani selalu jatuh pada saat panen. Dan nilai tukar petani yang masih rendah, upah riil buruh tani yang cenderung melemah.

"Di sisi lain, saat ini telah terjadi krisis petani muda. Berdasarkan data BPS dari tahun 2013 sampai 2020, telah terjadi penyusutan drastis petani usia produktif. Usia 25-34 tahun hanya tersisa sekitar 2,9 juta petani muda," tutur Johan. ***

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Ganendra Aprilio

Tags

Rekomendasi

Terkini

Pemprov Jabar Dorong Proses Sertifikasi Aset Negara

Sabtu, 20 Desember 2025 | 17:16 WIB

Begini Cara Pemprov Jabar Era KDM Cegah Bencana Alam

Sabtu, 20 Desember 2025 | 17:10 WIB
X