JAKARTA, Klikaktual.com - Pemerintah didesak untuk segera melakukan integrasi data, agar tidak ada lagi masyarakat gagal vaksin akibat nomor induk kependudukan (NIK) telah disalahgunakan.
"Jangan sampai rakyat dirugikan karena sistem data pemerintah yang tidak aman. Bukankah kartu vaksin sekarang menjadi syarat dalam beberapa kegiatan rakyat, mulai dari melakukan perjalanan, transportasi publik hingga masuk ke pusat perbelanjaan," ujar Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani dalam keterangan tertulisnya, Senin (16/8/2021).
Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini berharap, agar segera dilakukan integrasi data kependudukan dari Dukcapil dengan sistem pendataan vaksinasi Peduli Lindungi. Tujuannya, untuk mencegah kejadian penyalahgunaan data di kemudian hari.
Baca Juga: Ingat Joni, Bocah Heroik Pemanjat Tiang Bendera? Begini Kondisinya Sekarang
"Pastikan data NIK rakyat aman. Pastikan tidak ada unsur kesengajaan. Pastikan juga data vaksin berasal dari satu sumber agar tidak terjadi double input," tegasnya.
Netty Prasetiyani juga meminta pemerintah untuk segera menelusuri asal mula kasus penyalahgunaan NIK ini.
“Dengan sistem E-KTP, proses penginputan data seharusnya bisa lebih mudah. Tapi kenapa justru terjadi kesalahan seperti ini?" ujarnya.
Baca Juga: Awas Penipuan Berkedok Survei Berhadiah Honda
Istri mantan gubernur Jabar dua periode ini menceritakan, saat pihaknya menggelar vaksinasi gratis di Bandung dan Karawang pada akhir Juli dan pertengahan Agustus ini, dia menyaksikan sendiri ada salah satu warga yang mengikuti vaksinasi NIK-nya sudah terdaftar atas nama orang lain.
Dari keterangan panitia vaksinasi di Bandung, peserta bernama Ragil Paska Aprilianto. NIK-nya tidak bisa di-input petugas lantaran sudah terdaftar, padahal dia belum pernah vaksin.
"Kondisi NIK ganda, tertukar atau salah input, tentu akan merugikan rakyat yang jadi terkendala dalam memperoleh layanan. Ini tidak boleh diabaikan, karena jumlah kasusnya dianggap sedikit. Ini menyangkut jaminan keamanan data rakyat," tukasnya.
Baca Juga: Presiden Jokowi Akui Industri Farmasi masih Jadi Kelemahan Serius
Masih menurut Netty Prasetiyani, adanya kasus NIK dipakai orang lain untuk vaksin, semakin menambah deretan masalah dalam realisasi percepatan vaksinasi.
"Masalah stok dan pemerataan distribusi vaksin saja masih belum selesai. Banyak sekali daerah yang kekurangan. Sekarang ditambah lagi dengan data NIK yang bermasalah. Ini akan mempengaruhi lambatnya realisasi vaksinasi dan upaya mencapai herd immunity," tutupnya. ***
