JAKARTA, klikaktual.com - Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Muzani mendesak pemerintah menjadikan kompleks Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta sebagai RS Darurat Covid-19. Para kepala daerah pun diminta memanfaatkan gedung-gedung milik pemerintah sebagai rumah isolasi.
“Bupati, Walikota dan Gubernur bersama pemerintah pusat diminta segera membuka RS darurat dengan memanfaatkan gedung-gedung milik pemerintah daerah seperti pusat pendidikan dan latihan (diklat), stadion olahraga atau GOR. Termasuk pusdiklat yang dimiliki sejumlah BUMN. Maka koordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian BUMN menjadi perlu," tegas Muzani dalam keterangan persnya, Selasa (29/6/2021).
|BACA JUGA: Satgas Minta Warga Bantu Tekan Laju Penyebaran Covid-19
Muzani menyampaikan, beberapa rumah sakit di sejumlah daerah di Indonesia telah melebihi kapasitas perawatan akibat banyaknya pasien positif Covid-19 yang dirawat. Sehingga menyebabkan pasien-pasien yang lainnya diharuskan menunggu antrean untuk bisa dirawat disebabkan tidak adanya ketersediaan tempat tidur dan ruangan. Persoalan ini, lanjutnya, tentu tidak hanya berkaitan dengan pasien positif Covid-19, tapi juga pasien lain yang memiliki penyakit selain Covid-19.
Karena itu, pembukaan RS darurat menjadi penting mengingat peningkatan jumlah kasus positif Covid-19 terus meningkat signifikan di banyak daerah. Dia juga meminta agar fasilitas yang ada di Kompleks Gelora Bung Karno (GBK) digunakan untuk membuka RS darurat covid. Karena saat ini Jakarta merupakan zona merah yang laju peningkatan kasus covidnya terbesar di Indonesia.
|BACA JUGA: Ganjar Instruksikan Lockdown di 7.000 RT Zona Merah
"Kami menyarankan agar beberapa fasilitas gedung di kompleks Gelora Bung Karno (GBK) Senayan digunakan untuk RS darurat tersebut. Seperti di Tenis Indor dan sarana lainnya. Karena RS di area Jabodetabek mayoritas telah melebihi kapasitas yang menyebabkan antrean panjang pasien. Selain itu beberapa asrama haji juga dapat difungsikan sebagai RS darurat, apalagi tahun ini ibadah haji ditiadakan," imbuh Wakil Ketua MPR RI itu. (gna)
