JAKARTA, klikaktual.com - Pemerintah diminta mengkaji ulang pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Hal itu didasarkan pada faktor Covid-19 yang belum menemukan kepastian baik di level global, regional, maupun lokal Indonesia.
“Bapak Menko, tolong dikaji ulang pembangunan ibu kota baru. Di tengah Covid-19 yang ada ketidakpastian baik di level global, regional, maupun lokal, IKN apapun pertimbangannya perlu dikaji ulang bahkan kalau perlu tidak dilanjutkan,” ujar Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Ecky Awal Mucharam dalam Rapat Kerja Banggar DPR RI dengan Menko Perekonomian; Menko Polhukam; Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; dan Menko Kemaritiman dan Investasi, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (14/6/2021).
BACA JUGA: Jadwal Euro Malam Ini, Hungaria vs Portugal dan Prancis vs Jerman
Menurut Ecky, terdapat beberapa faktor yang menjadi sebab kenapa pembangunan IKN baru tidak perlu dilanjutkan. Pertama, dari sisi letak geografis (land), IKN baru di Penajam Paser Utara memiliki kontinental atau kepulauan yang sama dengan dua negara berbeda, yaitu Malaysia dan Brunei Darussalam.
“Ketika ibu kota terletak di Jawa, posisinya terhalangi dengan Pulau Sumatera dan Kalimantan, serta Laut Jawa. Sedangkan di sana (Penajam Paser Utara, red), ada satu kontinental yang sama yaitu Kalimantan,” ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.
Kedua, dari sisi Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (sishankamrata), menurut Anggota Komisi XI DPR RI tersebut, kota-kota di Jawa, termasuk ibu kota, jika terjadi penyerangan maka penduduknya yang mayoritas di Pulau Jawa akan bisa menjadi alat pertahanan semesta. Sedangkan, tambah Ecky, jumlah penduduknya sangat terbatas.
“Ketiga, dari faktor ekonomi. Kalau ingin melahirkan pertumbuhan sentra ekonomi baru, saya rasa sekarang program pemerintah melalui KEK (Kawasan Ekonomi Khusus, red) dan pembangunan infrastruktur itu, saya rasa bagian dari proses pertumbuhan ekonomi baru. Apalagi kalau ditinjau dari sisi APBN, konsekuensi pemidahan ibukota bukan sebatas pemindahan gedung atau ASN, tapi memindahkan jutaan orang dan daya dukung ibukota itu sendiri,” tambah Ecky.
