BENGKULU, Klikatual.com- Ternyata sampai saat ini masih ada masyarakat Indonesia tak percaya dengan adanya Covid-19. Angkanya 17 persen. Data tersebut disampaikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sekaligus Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Doni Monardo saat Rapat Koordinasi Penanganan Covid-19 bersama jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu di Bengkulu, Jumat (16/4).
Di hadapan peserta rakor, Doni mengatakan bahwa masih ada sebanyak 17 persen masyarakat Indonesia yang sampai sekarang tidak percaya adanya Covid-19. Bahkan ada yang menganggap Covid-19 ini adalah sebuah rekayasa serta konspirasi.
“Maka kepada unsur pimpinan baik di pemerintahan termasuk TNI/Polri dan juga tokoh masyarakat juga khususnya kepada ulama, mari memahami tentang Covid-19 ini dan menyampaikan kepada masyarakat. Karena masih ada yang belum percaya Covid-19 sebanyak 17 persen,” jelas Doni Monardo, dikutip dari bnpb.go.id.
Salah satu yang dibahas dalam rakor itu adalah soal larangan mudik. Doni menegaskan kendati pemerintah melarang aktivitas mudik pada tanggal 6-17 Mei 2021, bukan berarti sebelum atau sesudah waktu yang ditentukan itu diperbolehkan mudik. Dengan adanya pelarangan ini, masyarakat diminta betul-betul memahami bahwa konteks aturan pemerintah itu juga lebih kepada upaya pencegahan. “Jadi kalau dilarang mudik, itu bukan berarti sebelum tanggal 6 bisa pulang kampung,” tegas Doni.
Sekali lagi, Doni menegaskan bahwa adanya aturan pemerintah untuk melarang kegiatan mudik ini murni untuk memutus mata rantai penularan Covid-19 yang berpotensi dibawa masyarakat dari satu daerah ke daerah lain. “Mobilisasi orang dari suatu daerah ke daerah lain dalam jumlah yang besar itu sama dengan menimbulkan potensi, mengantarkan Covid-19 ke daerah yang landai,” tegas Doni di hadapan peserta rapat koordinasi, antara lain Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah dan Wagub Bengkulu Rosjonsyah serta jajaran Pemprov Bengkulu.
Dia berharap agar pemahaman masyarakat terhadap adanya aturan pemerintah terkait pengendalian pandemi tersebut dapat dimengerti dan dilaksanakan sesuai yang telah ditetapkan. “Pemahaman tentang pandemi ini harus dikuasai oleh seluruh pihak,” pungkas Doni Monardo. (rdp)
