JAKARTA, klikaktual.com - Anggota Komisi V DPR RI, Sungkono mendesak pemerintah segera melakukan langkah-langkah teknis terkait permasalahan mudik. Pasalnya, hingga kini pemerintah terkesan mencla-mencle soal kebijakan larangan mudik.
“Kementerian Perhubungan sempat membuat statemen mudik Lebaran diperbolehkan, tapi di waktu lain ada kebijakan baru melarang mudik Lebaran. Ini kan masih belum final, masih wacana dan belum ada kepastian,” kata Sungkono di sela-sela agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Bandara Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur, Sabtu (3/4).
Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pemerintah tidak melarang masyarakat untuk mudik Lebaran 2021.
Namun tak lama kemudian, pemerintah mengumumkan masyarakat dilarang mudik dari 6-17 Mei 2021. Kesan tarik-ulur dari pemerintah menimbulkan perdebatan dari sejumlah kalangan. Ada yang setuju mudik ditiadakan mengingat Covid-19 masih mewabah, ada pula yang setuju mudik tetap diizinkan dengan protokol kesehatan ketat.
“Jika pemerintah sekarang ini telah membuat larangan mudik, namun pada sebulan mendatang justru angka kasusnya menurun, saya rasa pemerintah pasti juga akan melakukan kebijakan untuk mempermudah pulang mudik Lebaran karena tahun kemarin orang-orang tidak bisa mudik. Pasti masyarakat rindu untuk bisa pulang dan tradisi ini pasti ditempuh semua orang. Mau nggak mau orang akan memilih untuk pulang dengan segala cara, termasuk dengan jalur darat,” ungkapnya.
Apapun kebijakannya, politisi Fraksi PAN itu menilai, pemerintah seharusnya memberi kesadaran kepada masyarakat agar menjaga kesehatan dan tradisi mudik Lebaran harus dipertimbangkan asas manfaat untung-ruginya.
Pemerintah juga perlu memikirkan matang-matang sebelum mengeluarkan kebijakan terkait mudik, sehingga tidak terkesan seperti melakukan perubahan kebijakan secara mendadak. Meski dapat dipahami bahwa larangan mudik dilakukan sebagai upaya pemerintah berupaya menekan laju penyebaran Covid-19, namun masyarakat juga perlu diberi kejelasan.
