JAKARTA, Klikaktual.com - Desakan penggunaan hak interpelasi yang diinisiasi 33 anggota DPRD DKI Jakarta dari PDIP dan PSI, ditolak ramai-ramai fraksi lainnya. Tujuh fraksi yakni Gerindra, PKS, Demokrat, PAN, NasDem, Golkar, dan Fraksi PKB-PPP menentang keras usulan interpelasi gelaran Formula E kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani mengatakan pihaknya sejak awal menolak dan tidak menyetujui rencana itu. Baginya, cara menyikapi dugaan kerugian event Formula E tak perlu lewat interpelasi.
"Kami di Gerindra dengan anggota 19 orang sepakat tidak ikut dalam interpelasi karena menurut kami masih ada cara lain untuk bertanya," tegas Rani, Jumat (27/8).
Baca Juga: Viral Sosok Ani Pina, Ibu Rumah Tangga Asal Makassar Mirip Presiden Jokowi
Senada, Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Basri Baco menegaskan, fraksinya menolak penggunaan hak interpelasi terhadap Gubernur Anies Baswedan terkait gelaran Formula E. Baginya, interpelasi hanya buang-buang waktu.
"Golkar sudah pasti tidak ikut dalam interpelasi. Karena hanya nambah kerjaan dan buang-buang waktu," tandas Basri di kantor DPRD DKI Jakarta.
Menurut Basri, seharusnya anggota dewan melaksanakan kewajibannya terlebih dahulu sebelum memakai haknya. Kini, hak interpelasi diajukan tapi banyak kewajiban tak dilakukan. "Contoh, hari ini rapat pimpinan gabungan. Dari pagi jam 10 sampai sekarang belum mulai-mulai. Itu kan kewajiban kita, tapi teman-teman malah sibuk urusan interpelasi," tukasnya.
Anggota DPRD DKI Fraksi NasDem, Ahmad Lukman Jupiter juga berkomentar sinis. , PDIP dan PSI tidak pernah menanyakan nasib dan teknis Formula E dalam rapat komisi. Sehingga aneh saat ini, kedua partai tersebut ingin menanyakan langsung ke Gubernur Anies Baswedan soal kelanjutannya.
Baca Juga: Profil Singkat Yahya Waloni; Dari Pendeta Jadi Penceramah Agama Islam
“Dalam rapat yang kita lakukan, teman-teman (PDIP dan PSI) enggak menanyakan, kecuali ada ketidakpuasan dalam jawaban yang diberikan,” ungkapnya.
Terpisah, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta menyayangkan, bergulirnya hak interpelasi yang dilakukan PDIP dan PSI kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Selama ini, kata anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz, Anies selalu bersikap terbuka, Sehingga hak interpelasi memberi kesan Anies cenderung enggan berkomunikasi dengan DPRD.
Untuk diketahui, hak interpelasi ini diajukan oleh 33 orang yang terdiri atas 25 legislator PDIP dan 8 legislator PSI alias semua anggota dewan dari kedua partai itu. Tujuan akhirnya, membatalkan perhelatan Formula E tahun 2022 mendatang.
Pengesahan hak interpelasi bisa dilakukan jika rapat paripurna dihadiri 50 persen + 1 anggota dewan (54 anggota). Hak interpelasi sah bisa disahkan jika disetujui minimal 28 legislator yang hadir. ***