JAKARTA, Klikaktual.com - Munculnya pengakuan pejabat yang mendapatkan vaksin ketiga menjadi sorotan banyak pihak. Wakil Ketua Fraksi PKS, DPR RI Mulyanto menilai hal itu sangat memalukan.
Dikatakannya sebagai pejabat negara seharusnya memberikan contoh yang baik. Termasuk tidak mendahulukan kepentingan pribadi.
"Jangan mentang-mentang pejabat, boleh melanggar aturan dan melukasi rasa keadilan," ucapnya dalam keterangan tertulis.
Diberitakan di Pikiran-Rakyat.com dalam artikel berjudul PKS Kecam Pengakuan Pejabat Terima Vaksin Ketiga ke Jokowi: Teladan Tidak Baik, Sangat Memalukan, Mulyanto menyebut vaksinasi harusnya diprioritaskan untuk masyarakat yang belum mendapatkan dosis 1 ataupun 2.
Baca Juga: Ramalan Zodiak 26 Agustus 2021 : Siap-Siap Scorpio Akan Ada yang Melamarmu
"Sedang Untuk dosis ketiga hanya diberikan kepada nakes, yang sangat rentan terpapar mengingat dosis 1 dan 2 yang mereka terima adalah vaksin sinovac dengan tingkat kemanjuran pas-pasan, sehingga perlu booster," ujarnya.
Mulyanto menambahkan jika para pejabat negara ingin vaksin dosis ketiga sebaiknya diberikan setelah masyarakat secara umum mendapat dosis lengkap.
Oleh sebab itu, dia minta pemerintah fokus menanggulangi pandemi berdasar prinsip keadilan dan kepentingan masyarakat. Jangan sampai upaya ini dirusak dengan contoh buruk yang merugikan banyak pihak.
Baca Juga: Prakiraan Cuaca Ciayumajakuning, 26 Agustus 2021: Pagi Cerah, Siang sampai Malam Hari Cerah Berawan
"Sebaiknya sekarang ini kita fokus menuntaskan vaksinasi dosis 1 dan 2 untuk masyarakat umum. Kalau sudah selesai barulah berikan vaksin dosis ketiga bagi siapapun yang membutuhkan. Itu baru adil," katanya.
Untuk diketahui bocornya pengakuan pejabat yang mendapat vaksinasi ketiga itu terjadi saat beberapa pejabat tengah berbincang dengan Presiden Jokowi saat melakukan kunjungan ke Kalimantan yang diunggah di kanal YouTube Sekretariat Presiden pada 24 Agustus 2021.
Saat itu Jokowi didampingi Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor, Wali Kota Samarinda, Andi Harun, Panglima TNI Marsekal TNI, Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. ***