news

Ketimbang Impor, DPR Desak Pemerintah Prioritaskan Belanja Produk Dalam Negeri

Kamis, 19 Agustus 2021 | 13:42 WIB
Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel (Foto: Dok Net/ Istimewa)

JAKARTA, Klikaktual.com - Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel meminta pemerintah lebih memprioritaskan pada belanja produk dalam negeri ketimbang melakukan impor.

Menurut politisi Partai Nasdem ini, tugas pemerintah untuk meningkatkan penjualan roduk yang sudah memenuhi ketentuan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) dan menjauhi penggunaan produk impor.

Penggunaan produk dalam negeri, lanjutnya, tidak hanya berdampak positif terhadap proses pemulihan dan pertumbuhan ekonomi, tapi juga membuka peluang kerja yang sangat dibutuhkan dalam menurunkan angka pengangguran.

Baca Juga: Tidak Ada Pergeseran, Pemilu dan Pilkada Serentak Tetap di Tahun 2024

“Belanja kementerian dan lembaga harus memaksimalkan dan menggunakan produk dalam negeri,” jelasnya, Selasa (17/8/2021).

Wakil rakyat dari dapil Gorontalo itu juga mendesak pemerintah memberi perhatian yang lebih besar terhadap upaya pemulihan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Pemulihan sektor itu, tambah Rachmat Gobel, akan mempercepat pemulihan ekonomi secara keseluruhan. Karena faktanya kontribusi terbesar pada Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan lapangan kerja selama ini ada pada sektor UMKM.

Baca Juga: Heboh Real Madrid Pindah ke Liga Inggris, Ini Jawaban Resmi Klub

“Insentif yang lebih besar perlu dialokasikan untuk UMKM agar mereka bisa kembali bergerak dari keterpurukan selama pandemi Covid-19," harap Rachmat Gobel.

Pada kesempatan itu, dia juga menilai, RAPBN 2022 realistis namun hati-hati. Itu tercermin dari volume belanja negara yang sedikit lebih rendah dibandingkan APBN 2021, serta defisit anggaran 2022 yang juga jauh lebih rendah.

“Kalau dilihat dari struktur APBN 2022, daya dukungnya terhadap pertumbuhan ekonomi mungkin tidak sekuat APBN 2021. Oleh karena itu, untuk mencapai sasaran pembangunan yang ditetapkan pemerintah, kuncinya adalah pelaksanaan APBN 2022 harus mendapat dukungan kebijakan nonfiskal yang lebih efektif,” tutupnya. ***

 

 

Tags

Terkini

Pemprov Jabar Dorong Proses Sertifikasi Aset Negara

Sabtu, 20 Desember 2025 | 17:16 WIB

Begini Cara Pemprov Jabar Era KDM Cegah Bencana Alam

Sabtu, 20 Desember 2025 | 17:10 WIB