JAKARTA, Klikaktual.com- Sertifikat vaksin Covid-19 menjadi syarat masuk ke mal atau pusatWi perbelanjaan. Pemerintah ingin memastikan semua masyarakat yang wajib divaksin sudah menerima vaksin sehingga bisa menekan penularan Covid-19.
"Pun melekat dengan kebijakan ini, pemerintah telah memperingatkan jika terjadi klaster setelah pembukaan dilakukan, maka operasional pusat perbelanjaan wajib untuk ditutup sementara," tegas Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito dalam keterangan pers di Graha BNPB yang disiarkan kanal YouTube BNPB Indonesia, Selasa (17/8/2021).
Wiku mengatakan berbagai kebijakan yang ditetapkan ini sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah melakukan relaksasi dengan kehati-hatian. Karena itulah, melalui hasil pembukaan yang cukup terkendali selama seminggu terakhir, pada minggu ini pemberlakuan sektor perbelanjaan akan diperluas pada kabupaten/kota level 4 lainnya.
Baca Juga: Beri Penghargaan untuk Pejuang Kemanusiaan Penanganan Covid-19, Ketua Satgas: Perjuangan Belum Usai
Sementara terkait angka vaksinasi, Wiku membeberkan bahwa per 17 Agustus 2021 sebanyak 54 juta orang atau sekitar 26% populasi Indonesia telah divaksinasi pertama dan 29 juta atau sekitar 14% dari populasi telah meneima vaksinasi dosis kedua. Saat ini pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan pasokan vaksin sesuai kebutuhan.
Direncanakan, sampai dengan Desember 2021 mendatang akan ada sebanyak 261 juta dosis dan akan bertambah yang didapat dari berbagai perjanjian bilateral dan multilateral lainnya.
Baca Juga: Polri Terjunkan 18.002 Tenaga Vaksinator Untuk Percepatan Vaksinasi
Wiku mengatakan pada prinsipnya, pencapaian target vaksinasi dapat terwujud dengan sinkronisasi data pusat dan daerah. Mekanisme operasional dan logistik dengan harapan vaksin dapat diterima oleh daerah dengan tepat waktu dan dalam waktu yang memadai sesuai kebutuhan.
"Ke depannya pemerintah akan terus mendorong setiap daerah melakukan percepatan vaksinasi untuk segera mencapai target vaksinasi per daerah melalui prioritas daerah dan populasi berisiko terlebih dahulu. Dengan penambahan bertahap, maka kekebalan komunitas dapat tercapai," pungkas Wiku. ***