SELAIN adanya ketakutan akan terpapar Covid-19, anak-anak juga kerap berpotensi kehilangan orang-orang terdekat mereka yang meninggal akibat Covid-19. Hal ini membuat banyak anak akhirnya harus menjadi anak yatim, piatu dan yatim piatu.
Berdasarkan data dari Satgas Penanganan Covid-19 per 20 Juli 2021 diketahui ada 11.045 anak menjadi yatim piatu, yatim atau piatu. Pada sisi lain jumlah anak yang terpapar Covid-19 sebanyak 350.000 anak dan 777 anak meninggal dunia.
“Sejauh ini data akurat by name by adress terkait anak yatim, piatu dan yatim piatu yang orangtuanya meninggal karena terpapar Covid-19 masih dalam proses pengumpulan oleh tim kami di lapangan. Namun demikian, para pendamping juga telah melaksanakan respon kasus untuk anak-anak tersebut,” jelas Menteri Sosial RI , Tri Rismaharini dikutip dari Biro Humas Kemensos RI.
Selain upaya pendataan dan respon kasus bagi anak-anak yang kehilangan orangtua karena Covid-19, Kementerian Sosial juga telah memberikan dukungan secara langsung melalui Program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) yang mencakup pemenuhan kebutuhan dasar anak seperti bantuan obat-obatan, vitamin, tes swab/PCR, vaksinasi dan kebutuhan dasar anak lainnya, termasuk memberikan konseling kepada anak-anak dan keluarganya.
"Kami sudah melakukan respon cepat terhadap anak-anak yang orangtuanya meninggal akibat Covid-19 di berbagai wilayah, diantaranya Kutai Kartanegara, Samarinda, Sukoharjo, Purwakarta, Bekasi dan Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Tidak menutup kemungkinan kami juga akan merespon anak-anak di wilayah lainnya sesuai dengan laporan yang diterima,” tambahnya.
Tingkat resiko anak sangat tinggi untuk terpapar Covid-19. Karena itu, pemerintah telah menetapkan kebijakan percepatan vaksinasi bagi anak-anak minimal usia 12 tahun. Kementerian Sosial RI juga berupaya memberikan dukungan aksesibilitas untuk membantu anak agar dapat mengakses kebutuhan lainnya.
“Ke depan kami berencana melaksanakan kegiatan penanganan dampak Covid-19 pada anak yang kehilangan orangtuanya akibat Covid-19. Tentunya kegiatan ini akan melibatkan kerjasama lembaga/instansi terkait seperti NGO dan sektor pemerintahan yang bertanggungjawab dalam menangani hal tersebut,” tutupnya.