JAKARTA, Klikaktual.com- Rencana pemerintah menjual vaksin Covid-19 melalui Apotek Kimia Farma disesalkan banyak pihak. Salah satunya dari Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PPP Anas Thahir. Ia bahkan mengatakan belum pernah ada pembahasan antara pemerintah bersama DPR RI terkait vaksin berbayar.
"Vaksin berbayar yang akan dijual bebas melalui Kimia Farma kepada individu atau kepada setiap orang belum pernah dibahas dan disampaikan pemerintah bersama DPR," jelas Anas Thahir, dikutip dari laman resmi DPP PPP, Senin (12/7/2021).
Selama ini, ungkap Anas, DPR pemerintah hanya bicara soal vaksin gratis dan vaksin gotong royong di mana vaksin tersebut dibeli oleh para pengusaha kemudian digratiskan untuk seluruh karyawannya.
Lanjutnya, menengarai Kimia Farma menyalahgunakan makna Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4643/202 tentang penetapan harga pembelian vaksin.
|BACA JUGA: Kapal Tanker Milik Pertamina Terbakar di Galangan PT MOS
"Itu hanyalah akal-akalan untuk melegalisasi jual beli vaksin dengan berlindung di balik kebijakan vaksin gotong royong, karenanya pelaksanaan vaksin berbayar harus ditinjau ulang," terangnya.
Politisi PPP ini juga menjelaskan vaksin berbayar individual akan membuat situasi menjadi kacau dan bisa membuka ruang bagi kelompok tertentu untuk bermain-main di atas penderitaan rakyat yang sedang megap-megap melawan serangan Covid-19.