JAKARTA, klikaktual.com - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang mendesak pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk mengaudit realisasi pencairan insentif bagi tenaga kesehatan daerah dan dana bantuan Covid-19 yang dikelola kepala daerah.
“(Komisi II DPR RI) Mendesak pemerintah pusat mengawasi pencairan insentif dan dana bantuan Covid-19 dengan menggandeng BPK RI melakukan audit ke daerah-daerah," tegas Junimart dalam keterangan pers, Rabu (30/6/2021).
Masih menurut Junimart, usulannya tersebut karena dalam realisasi di lapangan, penyaluran dana tersebut dianggap sangat rawan penyimpangan.
Politisi PDI-Perjuangan itu mencontohkan yang terjadi di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Di sana, hak-hak tenaga kesehatan sebagian besar para dokter pejuang penanganan Covid-19 diminta untuk mengembalikan hak insentif hanya karena masalah presensi (kehadiran).
|BACA JUGA: Maskapai Baru “Super Air Jet” Segera Mengudara, Super Murah, Cek Rute dan Tarifnya
“Padahal, itu mutlak tanggung jawab pemerintah kabupaten, dinas kesehatan, dan direktur rumah sakit," ujarnya.
Junimart menilai, pengawasan pemerintah pusat sangat diperlukan atas dana insentif nakes dan dana bantuan Covid-19 bagi pemerintah daerah yang dikelola kepala daerah selaku kepala satuan tugas karena penggunaannya rentan disalahgunakan. Hal itu, sudah terbukti di beberapa daerah, bahkan ada kepala daerah yang menutup mata dan hati untuk menyelamatkan masyarakat dengan bekerja setengah hati.
Desakan tersebut disampaikan Junimart menindaklanjuti pernyataan Mendagri Muhammad Tito Karnavian kepada pemda untuk mempercepat realisasi penyaluran insentif bagi tenaga kesehatan daerah. Mendagri mengatakan, percepatan realisasi dalam rangka melaksanakan arahan Presiden RI Joko Widodo yang menerima informasi masih adanya nakes yang belum menerima insentif yang penuh atau sebagian. (gna)