JAKARTA, Klikaktual.com- Presiden PKS Ahmad Syaikhu menolak keras rencana perluasan pajak kepada bahan pokok atau sembako. Dia mengatakan itu adalah kebijakan yang tidak Pancasilais dan menyengsarakan rakyat.
"Ini kebijakan yang tidak Pancasilais karena menciderai rasa keadilan. Dalam kondisi pandemi seperti ini dapat semakin menyengsarakan rakyat," tegas Ahmad Syaikhu saat berada di Semarang, Jawa Tengah, (11/6/2021), seperti dikutip dari pks.id.
Menurut Syaikhu, arah kebijakan pajak di Indonesia semakin memperbesar ketimpangan ekonomi antara masyarakat kaya dan miskin. "Ini keadilannya di mana jika benar bahwa sembako akan dipajaki? Di saat yang sama, pengemplang pajak diampuni dengan tax amnesty, pajak korporasi diringankan dan pajak mobil mewah dibebaskan," tandasnya.
BACA JUGA: Draf Pajak Sembako Bocor, Sri Mulyani: Yang Diterima Hanya Sepotong
Syaikhu meminta pemerintah memiliki rasa empatik dengan kondisi yang menghimpit rakyat. Apalagi di tengah kondisi ekonomi yang semakin sulit karena pandemi. "Pajak sembako akan semakin mencekik ekonomi dan daya beli masyarakat bawah," kata Syaikhu lagi.
Seharusnya, sambungnya, dalam situasi resesi seperti saat ini, insentif pajak untuk masyarakat menengah bawah diprioritaskan, "Kami di PKS mengusulkan agar pajak penghasilan masyarakat berpendapatan kurang dari 8 juta dihapuskan dan pajak sepeda motor ber cc kecil juga ditiadakan. Ini akan sangat membantu kelompok masyarakat bawah," beber Syaikhu.
Syaikhu juga mengingatkan kepada pemerintah agar mengkaji secara komprehensif dampak dan risiko kebijakan pajak sembako sebelum diwacanakan ke publik dan diajukan ke DPR RI. (rdp)