JAKARTA, klikaktual.com - 100 hari pertama pemerintahan Presiden AS, Joe Biden diwarnai situasi dalam negeri yang bergejolak. Sehingga masih belum banyak berperan aktif dalam perpolitikan global.
Keterpurukan ekonomi akibat pandemi Covid-19, dibarengi dengan sentimen rasisme dan segregasi antar-etnis yang makin meruncing, mengakibatkan permasalahan sosiopolitik dalam negeri AS.
“Di sini Indonesia sebagai negara yang sudah beribu-ribu tahun hidup dalam suasana multikultural, terlepas dari keterbatasannya, bisa hadir sebagai mitra AS,” ungkap Kepala BPPK, Siswo Pramono saat menjadi keynote speech yang mengupas dimensi intermestik dalam kebijakan luar negeri AS seperti dikutip dari laman kemlu.go.id, Selasa (20/4/2021).
Siswo Pramono menjadi pembicara utama dalam acara yang digagas
Kemlu bekerja sama dengan Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia pada Webinar “Evaluasi 100 Hari Pemerintahan Joe Biden” (16/4/2021).
Kegiatan dihadiri oleh lebih dari 340 peserta yang berasal dari kalangan praktisi, akademisi, maupun swasta. Diskusi menyimpulkan bahwa Indonesia perlu tegas menentukan postur kebijakan terhadap AS mengingat pentingnya Indonesia secara politik dan ekonomi di mata AS.
Dari perspektif akademisi, Direktur SKSG UI Athor Subroto PhD selaku co-host menyampaikan AS saat ini berada pada masa transisi antara administrasi Presiden Donald Trump menuju Presiden Joe Biden. “Transisi gaya kepemimpinan yang berbeda antara kedua presiden akan berdampak ke seluruh dunia, baik dalam aspek politik, ekonomi, maupun sosial budaya”, katanya.