JAKARTA, KLIKAKTUAL.COM - Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) mengusulkan tambahan anggaran Rp1,5 triliun untuk pembiayaan operasional haji tahun ini kepada DPR RI.
Permintaan tersebut tertuang dalam Surat Menteri Agama dengan Nomor B-165/MA/KU.00/05/2022, tertanggal 27 Mei 2022, mengenai Usulan Tambahan Anggaran Operasional Haji Reguler Khusus 1443/2022 M.
Menyikapi usulan tersebut, Komisi VIII DPR RI langsung melakukan pembahasan. Setelah rapat kerja bersama Kemenag dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) pada Senin (30/5/2022), pembahasan terkait usulan tersebut dibahas berlanjut pada Selasa (31/5/2022), di gedung DPR RI Senayan.
Setelah melalui pembahasan, DPR RI akhirnya menyetujui penambahan anggaran tersebut. Namun dengan penekanan, bahwa untuk mencukupi kekurangan dana tersebut tidak membebani calon jemaah haji (calhaj).
"Kita cukup terkejut ketika mendapatkan informasi dari Kemenag bahwa biaya operasional haji kurang sampai Rp1,5 triliun lebih," ungkap Anggota Komisi VIII DPR RI, Hj Selly Andriany Gantina.
Selly menambahkan, Komisi VIII bergerak cepat melakukan pembahasan. Mengingat pemberangkatan haji kloter pertama akan dilakukan pada 4 Juni 2022.
"Dan kita tekankan jangan sampai membebani calhaj. Sehingga kita perlu solusi yang tepat dan cermat," kata wakil rakyat dari Dapil VIII Jawa Barat (Cirebon-Indramayu) itu.
Setelah melakukan pembahasan, sambung Selly, Komisi VIII menyetujui untuk penambahan pembiayaan untuk mencukupi kekurangan Rp1,5 triliun, dengan tidak membebani calhaj yang akan berangkat ke Tanah Suci.
"Para calhaj yang akan berangkat tidak perlu khawatir atau bingung, karena insya Allah penambahan biaya operasional itu tidak akan bebani calhaj," imbuh politisi PDI Perjuangan itu.
Selly menjelaskan, untuk mencukupi kebutuhan kekurangan dana haji tahun ini berasal dari nilai manfaat dana haji yang dikelola BPKH dan dana efesiensi dana haji 2014-2019.
"Meskipun kita juga baru tahu kalau ada hasil efesiensi dana haji sejak 2014 sampai 2019, nilainya Rp700 miliar lebih," tuturnya.
Di sisi lain, Selly menyayangkan ketidakcermatan perencanaan pelaksanaan ibadah haji 2022 oleh Kemenag. Seharusnya, sambung mantan wakil bupati Cirebon itu, Kemenag bisa memprediksi segala kemungkinan. Termasuk kemungkinan kenaikan pembiayaan di Saudi Arabia.
"Saya kira tidak boleh lagi ada mismanajemen seperti ini. Apalagi baru diketahui sangat mepet dengan waktu pemberangkatan calhaj kita ke Tanah Suci," katanya.
Sebagai informasi, Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas mengusulkan penambahan Anggaran Operasional Haji Reguler dan Khusus 1443 H/2022 M.