CIREBON, Klikaktual.com– Usulan formasi untuk tenaga teknis Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kota Cirebon mempunyai sejumlah kendala. Untuk itu, Komisi I DPRD menggelar rapat kerja bersama BKPSDM Kota Cirebon di ruang rapat gedung DPRD, Rabu (10/5).
Dalam rapat kerja tersebut, salah satu pembahasannya adalah terdapat banyak ketidaksesuaian dengan latar belakang pendidikan dalam usulan formasi tenaga teknis PPPK di sejumlah perangkat daerah Kota Cirebon.
Untuk itu, Komisi I akan menindak lanjuti persoalan tersebut. Dengan demikian diharapkan agar tenaga teknis di perangkat daerah bisa diusulkan dalam formasi PPPK.
“Formasi tenaga teknis ini banyak ketidaksesuaian dengan latar belakang pendidikannya. Sehingga pada akhirnya saat formasi itu dibuka, tidak menyelesaikan masalah untuk mengurangi tenaga honorer di masing-masing perangkat daerah,” ujar Ketua Komisi I DPRD Kota Cirebon, Dani Mardani SH MH.
Baca Juga: 4 Tempat Makan di Malang yang Enak dan Terkenal, Cocok untuk Wisata Kuliner Bersama Keluarga
Seperti yang diketahui, formasi P3K yang dibuka mencapai 779 formasi. Rinciannya, formasi ini terdistribusi untuk beberapa kategori pegawai honorer seperti 160 tenaga kesehatan (nakes), 332 tenaga guru serta 287 tenaga teknis.
Terlepas dari nakes dan guru, lanjut Dani, Komisi I berkomitmen memperjuangkan seluruh nasib tenaga honorer dan memfokuskan agar formasi bagi para tenaga teknis yang ada di Kota Cirebon bisa terserap.
“Berdasarkan hasil analisis jabatan dari bagian organisasi itu, 287 formasi terbagi ke sejumlah SKPD. Disesuaikan dengan keberadaan tenaga kerjanya,” kata Dani.
Baca Juga: Menjelajahi Perangkat HP ROG: Menguak Era Baru Gaming Mobile
Sementara itu, Kepala BKPSDM Kota Cirebon, Dra Sri Lakshmi Stanyawati MSi menjelaskan, ketidaksesuaian jenjang pendidikan untuk formasi tenaga teknis ini menjadi kendala.
Seperti contohnya, formasi yang dibuka untuk tenaga teknis di DPKP Kota Cirebon yang membutuhkan lulusan dari jurusan Geologi dan Analis Kebencanaan. Tetapi, pegawai honorer yang ada justru berasal dari jurusan Manajemen.
“Yang kita khawatir saat membuka formasi itu, dia tidak bisa daftar. Kemarin rencananya mau merubah rekomendasi berdasarkan jenjang SMA saja. Supaya bisa masuk. Kalau D3 itu hanya dua,” ujar Sri.
Tak hanya itu, dalam Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP), pada instansi tersebut terdapat beberapa tenaga honorer yang memiliki jenjang pendidikan berbeda dengan bidang pekerjaannya. Alhasil, Sri khawatir jika mereka tidak bisa diusulkan dalam formasi.
Baca Juga: Wisata dan Kuliner di Karanganyar: Menikmati Keindahan Alam dan Kelezatan Kuliner Jawa Tengah