KLIKAKTUAL.COM – Pemerintah Kota Cirebon kembali menegaskan komitmennya menjaga stabilitas ekonomi dan mempertahankan daya beli masyarakat. Komitmen tersebut disampaikan melalui High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang dirangkaikan dengan rapat koordinasi nasional bersama Kementerian Dalam Negeri secara virtual. Pertemuan berlangsung di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Cirebon pada Selasa, 2 Desember 2025.
Agenda tersebut menjadi momentum strategis bagi Pemkot Cirebon untuk memperkuat langkah pengendalian inflasi, tidak hanya di Kota Cirebon tetapi juga di kawasan Ciayumajakuning. Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, yang hadir dalam kesempatan itu menegaskan bahwa forum ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan ruang strategis yang memastikan Kota Cirebon tetap berada pada jalur stabilitas ekonomi, khususnya dalam menjaga daya beli masyarakat.
Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Cirebon per 3 November 2025, inflasi year-on-year tercatat sebesar 2,90 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 107,64. Meskipun tergolong moderat, Wakil Wali Kota menyoroti bahwa kelompok makanan, minuman, dan tembakau masih menjadi penyumbang terbesar inflasi dengan andil 1,67 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebutuhan pangan tetap menjadi isu sensitif bagi masyarakat.
"Kita tidak hanya memantau harga pangan, tetapi juga memastikan kebutuhan dasar lainnya tetap terjangkau," ujarnya. Ia menegaskan bahwa stabilitas harga harus dilihat dari perspektif kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, bukan hanya pada komoditas tertentu. Farida juga menjelaskan bahwa tren inflasi tahunan terus bergerak naik sejak awal 2025 dan kembali meningkat menjelang akhir tahun. Pola musiman seperti permintaan yang meningkat, distribusi barang yang lebih padat, dan penyesuaian harga pada komoditas strategis menjadi faktor pendorongnya.
"Tekanan hidup masyarakat tidak hanya berasal dari pangan, tetapi juga dari kebutuhan dasar lain yang tidak bisa ditunda," ucapnya. "Kondisi ini memperkuat pesan bahwa pengendalian inflasi harus memandang kesejahteraan masyarakat secara lebih menyeluruh," sambungnya.
Secara regional, inflasi Kota Cirebon berada pada posisi menengah di Jawa Barat. Angkanya lebih rendah dibanding Kota Sukabumi yang mencapai 3,87 persen, namun lebih tinggi dari Kabupaten Subang sebesar 2,18 persen. Kondisi ini menjadi pengingat bahwa Kota Cirebon sangat bergantung pada pasokan barang dari luar daerah sehingga memerlukan koordinasi yang konsisten dan berkelanjutan.
Wakil Wali Kota menegaskan bahwa stabilitas harga hanya dapat dicapai jika kebijakan dilakukan secara konsisten dan koordinasi lintas sektor terus diperkuat. "Kita harus memperkuat cadangan pangan, memastikan distribusi berjalan lancar, menjaga ritme operasi pasar, dan memantau komoditas dengan volatilitas tinggi," katanya. Ia berharap memasuki tahun 2026, Kota Cirebon tidak hanya mampu menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga lebih siap menghadapi risiko global serta mampu melindungi kesejahteraan masyarakat secara lebih kuat. "Semangat kebersamaan ini harus menjadi penguat komitmen kita dalam menjaga harga dan daya beli masyarakat," tuturnya.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Cirebon, Fickry Widya Nugraha, turut memberikan pandangan bahwa inflasi Ciayumajakuning masih berada dalam sasaran 2,5% ± 1%. Namun demikian, ia menilai perlunya penyusunan roadmap pengendalian inflasi untuk jangka menengah dan panjang agar kebijakan lebih terarah.
"TPID Ciayumajakuning telah menjalankan program unggulan pengendalian inflasi dengan dukungan kebijakan daerah. Ke depan, program ini perlu diarahkan tidak hanya menjaga stabilitas harga, tetapi juga mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan inklusivitas,” ujarnya.
Dalam HLM tersebut juga disepakati sejumlah tindak lanjut, termasuk pengesahan roadmap pengendalian inflasi sebagai pedoman kebijakan jangka menengah-panjang di wilayah Ciayumajakuning, peningkatan efektivitas Kerjasama Antar Daerah (KAD) melalui pembagian peran yang lebih jelas dan pemantauan berkala, serta penguatan program unggulan pengendalian inflasi melalui kolaborasi antardaerah.