KLIKAKTUAL.COM – Pemerintah Kabupaten Cirebon bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggelar Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Semester II Tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Paseban, Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon, dan dihadiri oleh perangkat daerah, perbankan, serta mitra strategis pemerintah.
Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman, menyampaikan bahwa rapat pleno ini menjadi momentum untuk evaluasi sekaligus percepatan program akses keuangan di seluruh wilayah Kabupaten Cirebon. Pemerintah daerah pun telah berkoordinasi intensif dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk memastikan program berjalan merata.
“Kami sudah turun ke sejumlah desa dan pesantren di wilayah timur. Program ini berjalan lancar dan efektif,” ujar Agus. Ia menambahkan bahwa tujuan utama program ini adalah meningkatkan pemahaman masyarakat terkait literasi keuangan.
Selain itu, Agus menegaskan bahwa percepatan akses keuangan juga bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, sehingga perputaran perekonomian Kabupaten Cirebon berjalan lebih optimal dan masyarakat dapat merasakan dampak positifnya.
Kepala OJK Cirebon, Agus Muntholib, menyatakan bahwa pleno TPAKD merupakan agenda tahunan yang dilanjutkan dengan rapat teknis untuk penyusunan program serta pemantauan implementasi. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pelaku usaha jasa keuangan dan pemerintah daerah dalam memperluas inklusi keuangan.
“Program ini merupakan inisiatif pemerintah pusat. Tujuannya mendorong pelaku usaha jasa keuangan dan pemerintah saling bahu-membahu untuk meningkatkan akses layanan keuangan,” ungkap Agus Muntholib.
Ia juga mengingatkan bahwa literasi keuangan di beberapa daerah di Indonesia masih tergolong rendah, terutama terkait pengelolaan keuangan, pembiayaan usaha, dan pengambilan modal. Rendahnya literasi keuangan kerap membuat masyarakat terjerat pinjaman online ilegal, yang mengenakan bunga hingga 2 persen per hari. Sementara, pelaku jasa keuangan resmi membebankan bunga sekitar 0,1 hingga 0,3 persen per hari, atau sekitar 3 persen per bulan.
Dengan peningkatan literasi keuangan, pemerintah berharap masyarakat dapat memanfaatkan layanan keuangan resmi secara lebih bijak, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan.