Jakarta, Klikaktual.com - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Cabang se-Kota Cirebon resmi dilantik untuk masa bakti XXIII tahun 2025–2030 di Ruang Adipura Kencana, Gedung Balaikota Cirebon, pada Kamis, 23 Oktober 2025.
Dalam sambutannya, Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, menekankan pentingnya peran guru sebagai garda terdepan dalam membangun generasi masa depan.
Ia menyampaikan, PGRI merupakan organisasi besar yang memiliki tanggung jawab moral untuk terus bergerak maju, tidak hanya dalam aspek pendidikan formal, tetapi juga dalam membangun mentalitas anak-anak bangsa.
"PGRI adalah organisasi besar, dan saya berharap dengan dilantiknya teman-teman semua hari ini, langkahnya semakin maju dalam berkontribusi terhadap dunia pendidikan di Kota Cirebon," ujarnya.
Baca Juga: Aksi Bersih Lingkungan, Pemkot Cirebon Perkuat Pengelolaan Sampah dari Hulu ke Hilir
Lebih lanjut, Wali Kota mengajak seluruh pengurus dan anggota PGRI untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah.
Ia menegaskan pelantikan ini bukan sekadar seremoni, tetapi momentum untuk menunjukkan kinerja nyata.
"Saya berharap pelantikan hari ini tidak berhenti sebagai gugur kewajiban atau seremoni semata. Mari kita kolaborasi dan buktikan melalui langkah konkret yang lebih cepat dan lebih baik dalam membangun dunia pendidikan di Kota Cirebon," tambahnya.
Baca Juga: Lebarkan Sayap, Lee Mujin Jajal Karir Sebagai Produser
Ketua PGRI Kota Cirebon, Eka Novianto, dalam sambutannya mengajak seluruh pengurus yang baru dilantik untuk menyatukan tekad dan gerak dalam mengemban tiga pilar utama organisasi, yaitu perlindungan, peningkatan profesionalisme, dan kesejahteraan guru.
"Pengurus harus peka terhadap berbagai persoalan yang dihadapi anggota, serta berupaya membantu menyelesaikannya. Ketiga pilar utama ini bukan hanya slogan, tapi harus menjadi pedoman kerja dalam setiap langkah organisasi," ujar Eka.
Baca Juga: Momen Wapres Gibran Ke SMAK Penabur Kota Cirebon, Ini Yang Dilakukan
Eka juga menyoroti perjuangan PGRI dalam mendorong peningkatan status bagi para guru.
Khususnya terkait perubahan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Menurutnya, perjuangan ini terus diupayakan melalui koordinasi dengan PGRI Provinsi Jawa Barat dan Pengurus Besar PGRI agar dapat diakomodasi oleh pemerintah pusat.