Jakarta, Klikaktual.com - Bupati Cirebon Imron Rosyadi, meminta agar anak-anak yang terlibat kerusuhan di Gedung DPRD Kabupaten Cirebon tidak diberi stigma, tetapi dibimbing agar masa depannya tetap terselamatkan.
Imron menyampaikan hal itu saat mendampingi kunjungan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifatul Choiri Fauzi ke Mapolresta Cirebon.
Menurutnya, anak adalah amanah sekaligus generasi penerus bangsa yang harus dijaga. Oleh karena itu ia menegaskan, mereka bukan penjahat yang harus dijauhi, tetapi generasi yang perlu dibimbing dan dilindungi.
Baca Juga: Saketi Gelar Pameran Keris Pusaka Nusantara Bertajuk Eksistensi Gaman Jawa Barat
"Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum harus dilakukan dengan pendekatan kemanusiaan, keadilan restoratif, serta perlindungan anak," kata Imron, dikutip dalam keterangan resminya, pada hari Jum'at, 12 September 2025.
Ia menambahkan anak-anak tersebut perlu mendapatkan pembinaan berupa pendampingan hukum, layanan psikologis, pendidikan, hingga keterampilan yang bermanfaat bagi masa depan mereka.
Selain itu, ia mengajak semua pihak untuk bersinergi, baik pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, organisasi sosial, maupun masyarakat, agar proses pembinaan berjalan optimal.
Baca Juga: Sirkuit Favoritnya, Marc Marquez Siap Raih Hasil Positif di Misano
"Keberhasilan membina anak tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri, tetapi harus bergandeng tangan," ucapnya.
Imron juga menekankan pentingnya nilai agama dan kearifan lokal dalam pembinaan. Ia percaya, penanaman iman dan moral akan membantu anak kembali ke jalan yang benar dan diterima masyarakat.
Ia mengingatkan para orang tua, agar menjadi benteng pertama bagi anak-anaknya dengan memberi perhatian, pengawasan, dan pendidikan penuh kasih sayang. Hal itu dinilai penting agar anak tidak terjerumus ke pergaulan salah.
Baca Juga: 3 Fakta Menarik Drama Korea A Hubdred Memories yang Wajib Kamu Ketahui
Menteri PPPA, Arifatul Choiri Fauzi menyampaikan kasus 13 anak yang terlibat kerusuhan di Kabupaten Cirebon menjadi pengingat, bahwa hak anak untuk menyampaikan pendapat harus disalurkan dengan cara baik dan damai.
Ia memastikan meski proses hukum tetap berjalan, pemerintah memberikan pendampingan, agar hak-hak anak tetap terpenuhi.
"Karena masih di bawah 18 tahun, pendekatan keadilan restoratif akan ditempuh,” kata Arifatul.