Cirebon – Menjelang Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80, jagat maya diramaikan dengan tren unik, pengibaran bendera bergambar tengkorak bertopi jerami khas One Piece. Aksi ini menjadi sorotan publik dan memunculkan beragam tafsir, dari simbol kebebasan hingga bentuk kritik sosial terhadap kondisi bangsa.
Fenomena ini menyebar luas melalui media sosial, diiringi dengan tagar seperti #benderaonepiece dan #jollyroger. Banyak warganet yang menjadikan simbol bajak laut dari serial anime populer tersebut sebagai lambang perlawanan terhadap ketidakadilan dan bentuk sindiran terhadap sistem yang dianggap menekan rakyat kecil.
Di sejumlah daerah, bendera Straw Hat Pirates terlihat berkibar di halaman rumah warga, menggantikan posisi strategis yang biasa diperuntukkan bagi bendera nasional. Aksi tersebut menimbulkan perdebatan, terutama di tengah momentum perayaan kemerdekaan.
Wahyudi, seorang aktivis muda, menyebut bahwa penggunaan simbol dari anime ini mencerminkan semangat generasi muda dalam menyuarakan aspirasi secara kreatif. “Karakter Luffy melawan penindasan dan menyuarakan keadilan. Banyak anak muda merasa terhubung dengan pesan itu,” ujarnya.
Tak hanya di Indonesia, bendera Jolly Roger ini sebelumnya juga sempat terlihat dalam sejumlah aksi solidaritas internasional, seperti dalam demonstrasi pro Palestina di London dan Amerika Serikat. Di sana, simbol ini digunakan sebagai bentuk ekspresi artistik yang menolak dominasi kekuasaan dan kebijakan opresif.
Meski terlihat sebagai bentuk kebebasan berekspresi, aksi ini memicu pro dan kontra. Sebagian pihak menganggapnya wajar dalam era demokrasi digital, sementara yang lain menilainya sebagai bentuk tidak hormat terhadap simbol negara. Apalagi, pengibaran bendera selain Merah Putih di ruang publik, terutama dalam konteks kenegaraan, dianggap menyimpang dari nilai-nilai nasionalisme.
Di media sosial seperti TikTok dan Instagram, video bendera One Piece yang berkibar menjelang 17 Agustus menjadi viral. Narasi yang berkembang menyebut bahwa Merah Putih terlalu suci untuk dikibarkan dalam situasi negara yang dianggap belum adil. Pendapat ini tentu memancing perdebatan hangat di ruang digital.
Menurut pengamat komunikasi budaya, tren ini merupakan bagian dari “aktivisme estetis” penggunaan elemen budaya populer untuk menyuarakan isu sosial dan politik secara tidak langsung. Dengan cara ini, masyarakat mampu menyampaikan pesan protes secara simbolis tanpa harus menyampaikan kritik secara gamblang.
Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari pemerintah atau organisasi kemasyarakatan terkait maraknya pengibaran bendera One Piece. Namun, tren ini telah membuka diskusi yang lebih luas mengenai batas antara kebebasan berekspresi, simbol nasional, dan identitas budaya anak muda di era digital. (Syamsi Wajkumar)