Jakarta, Klikaktual.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menggelar roadshow nasional bertajuk Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi di Kabupaten Cirebon.
Salah satu titik kegiatan berlangsung di SMP Negeri 1 Suranenggala, Kecamatan Suranenggala, pada hari Senin, 28 Juli 2025.
Roadshow ini, merupakan bagian dari agenda besar KPK RI tahun 2025, untuk menyemai nilai-nilai antikorupsi di kalangan pelajar hingga pejabat pemerintahan daerah. Bupati Imron mengapresiasi kehadiran tim KPK.
Baca Juga: 9 Drama Korea Terbaru Siap Tayang di Bulan Agustus 2025 Dibintangi Aktor dan Aktris Populer
"Hari ini kedatangan tamu terhormat, KPK RI, yang sedang menggelar Roadshow KPK 2025 di Kabupaten Cirebon. Dan sekarang tepatnya di SMPN 1 Suranenggala," ujar Bupati Cirebon, Imron Rosyadi.
"Kami atas nama Pemkab Cirebon, mengucapkan banyak terima kasih kepada KPK, yang telah memberikan bimbingan terhadap anak-anak sekolah di Kabupaten Cirebon, dan juga para pejabat. Agar Kabupaten Cirebon bersih daripada korupsi," tuturnya.
Imron mengatakan, korupsi berdampak buruk terhadap kemajuan pembangunan di Kabupaten Cirebon.
Baca Juga: Berakhir Mengesankan, Ini Penjelasan Ending Drama Korea Head Over Heels
Imron mengaku, pemkab terus berupaya agar korupsi tak terjadi di daerah berjuluk Kota Wali ini.
Menurutnya, kegiatan KPK di Kabupaten Cirebon memiliki dua sasaran penting, yaitu membentuk karakter antikorupsi pada pelajar sebagai generasi masa depan, serta mengingatkan para pejabat agar menjauh dari praktik korupsi.
Ia juga menekankan, agar hal semacam ini harus dilakukan secara terus menerus mengkampanyekan antikorupsi.
Kemudian, korupsi yang terjadi pada PNS itu ada dua, berupa uang dan tidak berupa uang. Yang tidak berupa uang ini, seperti tidak disiplin, abai terhadap aturan.
Baca Juga: 3 Tempat Wisata di Bandung, Suasananya Sejuk Nan Tenang Cocok untuk Healing Liburan
Sementara itu, Kepala Sekretariat KPK RI, Guntur Kusmeiyano menjelaskan, program Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi ini sudah berjalan sejak 2014.
Untuk tahun ini, KPK menjangkau delapan kabupaten dan kota, termasuk Kabupaten Cirebon.