KlikAktual.com – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, meresmikan peluncuran 80.081 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dalam sebuah acara nasional yang digelar di Desa Bentangan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, pada Senin (21/7/2025). Acara ini disiarkan secara daring dan diikuti oleh seluruh wilayah Indonesia.
Dalam pidatonya, Presiden menegaskan bahwa jumlah koperasi yang diluncurkan—sebanyak 80.081 unit—bukan sekadar simbol atau slogan, melainkan bagian dari gerakan strategis untuk memperkuat ekonomi rakyat melalui pendekatan berbasis kolektivitas.
"Satu batang lidi mudah dipatahkan, tapi jika disatukan menjadi sapu, ia kokoh dan kuat. Begitu pula koperasi, harus menjadi kekuatan bersama bagi rakyat kecil,” ujar Prabowo.
Koperasi Merah Putih dirancang menjadi pusat kegiatan ekonomi desa, mulai dari produksi, distribusi, layanan simpan-pinjam, apotek desa, cold storage, hingga sistem logistik. Tujuannya adalah memotong mata rantai ketergantungan masyarakat terhadap tengkulak dan rentenir.
Presiden juga memastikan bahwa infrastruktur pendukung seperti gudang penyimpanan, kendaraan logistik, gerai sembako, apotek, serta fasilitas pinjaman super mikro telah dipersiapkan untuk mendukung operasional koperasi tersebut.
Program ini berlandaskan pada Pasal 33 UUD 1945 yang menekankan pentingnya sistem ekonomi kerakyatan, dengan asas kekeluargaan sebagai pondasi utama. Seluruh koperasi yang diluncurkan telah melalui proses hukum dan kelembagaan yang sah. Dalam acara tersebut, diserahkan pula Surat Keputusan (SK) Badan Hukum kepada lima perwakilan koperasi desa.
Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Satuan Tugas Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Zulkifli Hasan, menyampaikan bahwa pihaknya akan terus mendampingi koperasi dalam operasional, distribusi, dan pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Ia menegaskan bahwa koperasi Merah Putih menjadi instrumen penting dalam mencapai kedaulatan pangan.
Fokus utama koperasi ini adalah meningkatkan inklusi keuangan bagi petani dan nelayan, memberi mereka akses terhadap pasar dan nilai tambah yang layak, serta memangkas dominasi tengkulak dalam rantai distribusi.
Pemerintah daerah juga terlibat aktif dalam program ini. Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), misalnya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM mendukung percepatan legalisasi terhadap 438 koperasi, memastikan semuanya terdaftar secara profesional dan sah.
Gubernur dan kepala desa di berbagai daerah menyambut positif inisiatif ini. Di wilayah Brebes dan Grobogan, sejumlah koperasi bahkan telah siap membeli gabah langsung dari petani dan mengatur harga elpiji secara mandiri. Mereka menyebut koperasi ini sebagai solusi pendanaan program desa tanpa harus bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Peluncuran Koperasi Merah Putih dinilai sebagai tonggak baru kebangkitan koperasi di era modern, menjadikannya sebagai alat perjuangan ekonomi rakyat kecil yang tangguh dan berkelanjutan.
Tak hanya di Klaten, peluncuran juga diikuti secara daring oleh daerah-daerah lain seperti Rejang Lebong (Bengkulu), Banjar (Kalimantan Selatan), Bengkulu Tengah, serta ratusan desa dan kelurahan lainnya di seluruh Indonesia.
Koperasi Merah Putih diharapkan memberikan manfaat nyata: memperpendek rantai pasok, menciptakan lapangan kerja, menekan inflasi lokal, mengembangkan UMKM desa, serta memperkenalkan teknologi digital melalui integrasi domain digital desa. Dengan pendekatan ini, koperasi turut mendorong pemerataan distribusi kekayaan, keberlanjutan usaha rakyat, dan penguatan ekonomi nasional. (Syamsi Wajkumar)