Jakarta, Klikaktual.com - Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding menyarankan Kabupaten Cirebon membuat Migran Center.
Hal ini disampaikan Menteri Abdul Kadir saat kunjungan kerja ke UPTD Pelatihan Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon di Kecamatan Plumbon.
Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman mengungkapkan harapannya agar Kabupaten Cirebon tidak hanya menjadi daerah pengirim pekerja migran. Tetpi juga menjadi pusat pelatihan dan perlindungan pekerja migran yang modern.
Baca Juga: Ikuti Jejak VoB, Putri Ariani Bakal Tampil di ajang F1 GP Singapura Musim Ini
"Kita berharap pelatihan kerja di Kabupaten Cirebon bisa diperkuat. Tahun lalu saja ada 11 ribu warga kita yang berangkat ke luar negeri. Dengan potensi remitansi sekitar Rp600 miliar per tahun, ini harus dimanfaatkan untuk kemajuan Kabupaten Cirebon, baik ekonomi maupun sosialnya," ujar pria yang akrab disapa Jigus.
Ia menambahkan, langkah strategis ke depan adalah memperbanyak sosialisasi ke desa-desa, menggandeng tokoh masyarakat, dan melakukan pendataan warga yang ingin bekerja ke luar negeri secara legal.
Baca Juga: Jo Bo Ah Ungkap Perasaannya Usai Penundaan Syuting Drama Knock Off di Tengah Kontrofersi Kim Soo Hyun
“Kami ingin masyarakat paham, bahwa berangkat ke luar negeri itu aman asalkan lewat jalur prosedural. Nanti kami libatkan juga kepala desa untuk ikut menyosialisasikan,” katanya.
Menteri Abdul Kadir Karding, menyampaikan pentingnya Kabupaten Cirebon membentuk Migran Center, sebuah pusat vokasi khusus menyiapkan pekerja migran, baik dari sisi keterampilan maupun perlindungan hukum.
Baca Juga: Aksi Demo Ojek Online di Jakarta, Pengemudi di Cirebon Tidak Ikut Turun di Jalan Tapi.....
"Saya sarankan Kabupaten Cirebon bikin Migran Center. Di situ lengkap, ada pelatihan, sertifikasi, bahkan kurikulum yang diambil langsung dari negara tujuan, seperti Korea atau Jepang. Kalau perlu, pelatihnya langsung dari sana. Terutama pelatihan bahasa, ini kunci," kata Abdul Kadir.
Ia menegaskan, dengan standar UMK Kabupaten Cirebon sebesar Rp2,6 juta, bekerja ke luar negeri bisa meningkatkan penghasilan berkali-kali lipat. Sebagai contoh, di Korea Selatan, gaji seorang welder bisa mencapai Rp15 juta per bulan.
"Bisa dibayangkan, kalau di Kabupaten Cirebon butuh kerja 4-5 bulan untuk dapat penghasilan itu, di Korea cukup satu bulan saja. Tapi syaratnya satu: berangkatnya harus prosedural,” tegas Abdul Kadir.
Ia juga mengingatkan, 95 persen permasalahan pekerja migran yang terjadi selama ini berasal dari mereka yang berangkat secara ilegal atau non-prosedural.
"Makanya, kita harus perang lawan calo. Jangan kasih celah. Orang-orang ini memanfaatkan ketidaktahuan warga. Ada cerita teman saya dulu, dia calo, ngambil 8 juta dari satu orang. Warga kita sudah miskin, dimintain lagi setoran setelah di luar negeri. Ini kejam,” ungkapnya.
Abdul Kadir menegaskan komitmennya untuk membekukan perusahaan penempatan yang nakal dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk memberantas sindikat calo, baik di dalam maupun luar negeri.
Ia juga mengungkapkan maraknya modus pekerja migran ilegal yang diberangkatkan ke Kamboja, Myanmar, lewat Malaysia atau Thailand, menggunakan visa turis.
"Kami tegaskan, pemerintah tidak punya kerja sama penempatan dengan Kamboja atau Myanmar. Jadi, kalau ada yang bilang ada kerja di sana, itu pasti ilegal. Calonya pun orang Indonesia sendiri. Harus kita hentikan,” pungkasnya.***