news

Sekolah Rakyat di Kota Cirebon akan Diresmikan Juli 2025

Sabtu, 17 Mei 2025 | 21:02 WIB
Ilustrasi Sekolah Rakyat (Pexels/Ida Rizkha)


Jakarta, Klikaktual.com - Sekolah rakyat merupakan inisiatif dari Presiden RI Prabowo Subianto diperuntukan bagi warga yang kurang mampu.

Sekolah Rakyat dihadirkan agar generasi muda bisa mengenyam pendidikan di sekolah formal.

Kota Cirebon termasuk salah satu kota di Jawa Barat yang akan meresmikan sekolah rakyat pada tahap awal pembangunan nasional.

Baca Juga: TVN Rilis Still Cut Kencan Pertama Oh Yi Young dan Gu Do Won dalam Drama Korea Resident Playbook episode 11 Malam Ini

Kepala Dinas Sosial Kota Cirebon Hj Santi Rahayu menuturkan untuk lokasi sekolah rakyat telah ditetapkan berada di SMP Negeri 18.

Gedung sekolah sudah tersedia dan tinggal pakai. Yang dilakukan di Kota Cirebon ini berbeda dengan daerah lain. Mengingat daerah lain mengusulkan soal lahan kosong yang akan dijadikan sebagai bangunan sekolah rakyat.

"Alhamdulillah, Kota Cirebon telah mengusulkan lokasinya di SMP 18. Kami termasuk yang siap dan sudah diverifikasi oleh Kementerian Sosial. Inilah yang membuat kami masuk tahap pertama pembangunan," ungkap Hj Santi Rahayu, pada hari Jum'at, 16 Mei 2025.

Baca Juga: Bupati Imron Apresiasi Warga Desa Bakung Lor : Ide-idenya Soal Kesehatan Sangat Luar Biasa

"Rencananya sekolah rakyat di Kota Cirebon, akan diresmikan pada bulan Juli 2025," sambungnya.

Sebagai informasi, sekolah rakyat diprioritaskan untuk anak-anak dari keluarga yang tidak mampu.

Lalu, yang menjadi syarat bisa masuk di sekolah ini, khususnya yang masuk dalam kategori desil 1 dan 2 berdasarkan data sosial ekonomi nasional.

"Sekolah Rakyat di Kota Cirebon sendiri akan menampung sekitar 100 siswa, terdiri dari dua rombongan belajar, untuk jenjang SD dan dua untuk jenjang SMP, " ucapnya.

Untuk saat ini, pihak Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) sedang melakukan verifikasi dan validasi (verval) terhadap calon peserta didik.

"Peserta didik yang berhak mengikuti program ini berasal dari data terpadu sosial ekonomi nasional (Data Desain), yang merupakan penggabungan dari tiga sumber data, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), data dari BPS dan data kemiskinan ekstrem," jelasnya.***

Tags

Terkini

Pemprov Jabar Dorong Proses Sertifikasi Aset Negara

Sabtu, 20 Desember 2025 | 17:16 WIB

Begini Cara Pemprov Jabar Era KDM Cegah Bencana Alam

Sabtu, 20 Desember 2025 | 17:10 WIB