Jakarta, Klikaktual.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, menyoroti soal tata kelola yang ada di Kota atau Kabupaten Cirebon.
Menurutnya, tata kelola yang ada di bantaran sungai di Jawa Barat, termasuk di Kota atau Kabupaten Cirebon, belum selaras dengan ajaran Sunda dan Siliwangi.
"Keberadaan pedagang kaki lima atau PKL masih berada di area sepadan sungai," kata Dedi Mulyadi.
Hal itu dikatakan pada saat memberikan sambutan dalam rangka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), di Kantor Gubernur Jaya Dewata, Kota Cirebon, pada hari Rabu, 7 Mei 2025.
Baca Juga: Pemerintah Kota Cirebon Suarakan Empat Isu Strategis dalam Musrenbang Provinsi Jawa Barat 2025
Dedi Mulyadi menilai penataan wilayah sungai di Jawa Barat, termasuk Kota dan Kabupaten Cirebon, masih jauh dari semangat tata kelola ruang yang selaras dengan nilai-nilai Sunda dan ajaran Siliwangi.
"Apa yang kita mimpikan diajaran Siliwangi itu go greennya, etis simbiosis mutualismenya itu, di negara Siliwangi itu sungai harus bersih," ungkap Dedi Mulyadi.
"Bangunan rumah-rumah lebih banyak membelakangi sungai ketimbang menghadapnya, saya siap turun langsung untuk melakukan penertiban jika pemerintah daerah tidak sanggup," sambungnya.
Baca Juga: KAI Daop 3 Cirebon Sertifikasi Seluruh Petugas Operasional
Bahkan, Dedi Mulyadi mengungkapkan seluruhnya di Provinsi Jawa Barat saat ini jalannya dipenuhi oleh warung pedagang kaki lima.
Kemudian, masalah adanya warung pedagang kaki lima yang ada di bantaran sungai Kota Cirebon, Dedi Mulyadi sudah berdiskusi dengan Effendi Edo.
Tetapi, Gubernur Jawa Barat menyebut bahwa Wali Kota Cirebon tidak memiliki keberanian untuk menertibkannya.
"Saya ditanya Pak Walikota, pak Gubernur, saya mau beresin BBWS, terkait warung-warungnya, lalu saya tanya, bapak gak berani menertibkan? Jawabannya tidak berani. Ai walikota wae teu wani, komo lurah, ini fakta," ucapnya.
Menanggapi hal ini, akhirnya Walikota Cirebon, Effendi Edo sudah memiliki rencana penataan PKL di bantaran Sungai Sukalila.
"Penertiban dilakukan sebagai bagian dari program normalisasi oleh BBWS yang tengah berjalan,” katanya.***