"Bayangkan kalau anggarannya segitu, masih jauh dari kata ideal. Selanjutnya, kami pun akan mengundang bidang lain seperti Bina Marga. Dan akan melakukan monitoring meninjau bangunan-bangunan liar di sepadan sungai,"jelas Andru.
Diketahui, sejumlah titik kawasan banjir a dan abrasi setiap tahun yaitu di Kesunean, Mandalangan, Jalan Terusan Pemuda, Jalan Cipto MK, Kalijaga, Sumurwuni-Argasunya, dan beberapa kawasan lainnya.
Anggota Komisi II lainnya, Anton Octavianto menilai, BBWS dan DPUTR masih kurang serius dalam mengatasi banjir di Kota Cirebon.
Menurutnya, sebagai warga lokal, daerah Kalijaga sudah menjadi kawasan langganan banjir sejak dulu.
Bahkan, kondisi senderan dan jembatan di taman Kalijaga Monyet sudah mulai abrasi karena terus menerus terdampak banjir.
Anton juga meminta kepada BBWS untuk menganggarkan kembali program perbaikan senderan kali yang sempat ditiadakan pada tahun 2020 lalu karena pandemi Covid-19.
“Saya tinggal di Ciremai Giri, zaman SD wilayah itu sudah banjir. Kalijaga itu terus-terusan banjir, udah lama. Saya pikir, BBWS tidak ada keseriusan, karena sampai sekarang belum beres-beres. Senderan di Kalijaga Monyet sudah tergerus,” katanya.
Ketua Tim Sungai dan Pantai Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk Cisanggarung, Rigasony Tiamono ST MM mengatakan, rencana strategis berkolaborasi menangani permasalahan banjir dengan pemerintah daerah Kota Cirebon semaksimal mungkin harus segera dilaksanakan.
Dengan sumber daya yang dimiliki BBWS dan DPUTR ini, menurutnya, harus ditindaklanjuti dengan rapat-rapat selanjutnya.
Sony menilai, permasalahan banjir di Kota Cirebon ini lebih banyak disebabkan karena masalah drainase, sehingga dibutuhkan masterplan yang jelas agar penanganan banjir bisa tepat sasaran dan efektif.
“Penanganan kami terhadap banjir yang bersumber dari hulu, masih terkendala dengan APBN yang minim. Untuk tahun ini saja, fokus BBWS lebih pada swasembada pangan. Artinya, banyak pembangunan yang dialihkan ke pembangunan irigasi persawahan,” katanya.
Sementara itu, Kepala Bidang SDA DPUTR Kota Cirebon, Bagus Tomy mengatakan, hasil rapat dengan Komisi II DPRD ini akan segera ditindaklanjuti dengan rapat kolaborasi antar semua pemangku kepentingan.
Sejak tahun 2024, bidang SDA DPUTR sudah melakukan normalisasi dan perbaikan senderan sebanyak 30 sungai di Kota Cirebon.
Dia berharap, anggaran perbaikan normalisasi sungai bisa ditingkatkan agar pengerukan sungai-sungai yang mengalami sedimentasi bisa terselesaikan.
“Berkaitan dengan perbaikan drainase itu ranahnya di bidang Bina Marga. Selanjutnya, kami akan menyampaikan kepada pimpinan mengenai hasil rapat ini,” tutupnya.