JAKARTA, Klikaktual.com - Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cirebon, Dr H Iing Daiman, membuka rapat kerja camat dan lurah, pada Selasa, 24 Desember 2024.
Rapat ini, dihadiri oleh seluruh camat dan lurah di wilayah Kota Cirebon, untuk membahas berbagai hal terkait peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan.
Dalam rapat tersebut, Iing menyampaikan kembali pentingnya peran camat dan lurah, dalam mendukung keberhasilan pemerintahan daerah.
Baca Juga: Perkuat KoPerkuat Komitmen, Grab, OVO dan Komdigi Kolaborasi Berantas Judi Online
"Camat dan lurah adalah ujung tombak, karena dalam kesehariannya bersentuhan langsung dengan masyarakat. Di kesempatan ini, saya mengajak agar bapak-ibu jangan berpuas diri dengan capaian yang sudah diraih saat ini, karena masih ada tantangan ke depan," ujarnya.
Pj Sekda menilai, camat dan lurah memiliki peran strategis dalam meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.
"Hal ini sangat relevan dengan tugas kita untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” lanjutnya.
Baca Juga: Dua Gereja Tertua di Jawa Barat Ternyata Ada di Cirebon Loh!
Pj Sekda juga menekankan, pentingnya kreativitas dan profesionalisme dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.
Sebagai camat dan lurah, tambah Pj Sekda, harus senantiasa meningkatkan kreativitas dalam pelayanan publik, terutama dalam merespons permasalahan yang ada di masyarakat.
Lebih lanjut, Pj Sekda menggarisbawahi bahwa, kecamatan harus menjadi katalisator dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
Baca Juga: Liburan Tahun Baru Makin Seru, Inilah 3 Tempat Wisata di Indramayu Yang Bisa Bikin Happy
“Camat dan lurah harus mampu mengenali dan merespons secara cepat terhadap perubahan kondisi masyarakat di wilayahnya masing-masing. Kreativitas, inovasi dan kolaborasi dalam pemberdayaan masyarakat juga sangat diperlukan,” jelasnya.
Selain itu, Pj Sekda mengingatkan pentingnya koordinasi antara camat dan lurah, dalam berbagai kegiatan pemerintahan.
Mulai dari penerapan dan penegakan peraturan daerah (Perda) dan peraturan wali kota (Perwal), hingga pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan publik.