SIDOARJO, Klikaktual.com - Upaya pencegahan akan potensi kerawanan yang akan timbul dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 perlu dilakukan.
Di Sidoarjo, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Sidoarjo menggelar forum diskusi bareng stakeholder terkait, mulai pimpinan daerah tingkat kecamatan (Forpimka) hingga tingkat Forkopimda.
Kegiatan itu digelar untuk menjaring informasi terkait bentuk potensi kerawanan. Yang nantinya, sebagai evaluasi sekaligus landasan pemetaan, dan upaya pencegahannya.
Baca Juga: DPRD Kota Cirebon Siap Kawal Aspirasi dari Ojek Online, Cukup Memprihatinkan
Melalui kegiatan tersebut, Kepala Bakesbangpol Sidoarjo Fredik Suharto berharap, agar seluruh elemen masyarakat dapat mendukung pelaksanaan pemilu di Kota Delta (sebutan Kabupaten Sidoarjo) berjalan aman dan lancar.
"Kerena Pilkada merupakan agenda wajib, untuk proses demokrasi ini. Kami harapakan seluruh elemen masyarakat bersama-sama bisa menjaga kondusifitas, mulai tahap awal hingga pelaksaanan itu selesai," katanya, Rabu (11/9/2024).
Tahapan pemilu di Sidoarjo, kini tengah memasuki proses perbaikan data administasi yang diupload para kontestan di laman resmi Sistem Informasi Calon (Silon). KPU Sidoarjo menilai, dua paslon bupati dan wakil bupati perlu melakukan perbaikan, hingga tanggal 14 September 2024, nanti.
Nah, jika tak ada aral melintang, tahapan pemilu akan berlanjut pengambilan nomor urut paslon. Yang rencananya akan dilakukan pada tanggal 22 September 2024. Tahapan ini masih panjang, seperti, momen kampanye hingga momentum pencoblosan, tanggal 27 November 2024, mendatang.
Baca Juga: Perfect Family Raih Kenaikan Rating Untuk Penayangan Episode Terbaru
Plt Bupati Sidoarjo Subandi hadir pada agenda forum yang digelar Bakesbangpol yang menghadirkan tiga narasumber dari tiga pilar yakni, jajaran tim keamanan, TNI-Polri, dan Kejaksaan Negeri di Kota Delta. Diikuti pihak penyelenggara KPU dan Bawaslu.
Ia menyampaikan, situasi pemilu mulai menghangat. Karena itulah dia meminta agar seluruhnya bersinergi, untuk menciptakan situasi yang kondusif.
"Upaya mapping potensi kerawanan perlu untuk segera dilakukan, untuk mencegah hal yang berkaitan dengan kerawanan pemilu ini. Agar semua bisa melaksanakan demokrasi dengan sejuk dan aman," katanya.
Upaya mapping telah dilakukan oleh stacholder terkait. Sejumlah bentuk dan titik potensi kerawanan akan segera diantisipasi. Misalnya terkait kerawanan ujaran kebencian di media sosial (medsos), bencana alam, money politics, dan antisipasi kerusuhan di objek vital, di antaranya, Kantor KPU, Kantor Bupati, Kantor DPRD, dan pusat pelayanan umum, misalnya, bandara dan terminal. Juga fasilitas umum (fasum), seperti kawasan alun-alun, serta objek vital lainnya di Sidoarjo.