Jakarta, Klikaktual.com - Pemerintah Kota Cirebon, secara berkelanjutan terus memperkuat program kesejahteraan dan perlindungan sosial sebagai fondasi utama pembangunan yang berkeadilan dan inklusif.
Upaya ini dilakukan untuk memastikan seluruh warga, termasuk kelompok rentan dan penyandang disabilitas, memperoleh perlindungan, kesempatan, dan akses layanan dasar yang setara.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) dan Hari Disabilitas Internasional (HDI) Tahun 2025 Tingkat Kota Cirebon yang digelar di Dinas Sosial Kota Cirebon, pada hari Kamis, 18 Desember 2025.
Baca Juga: Pemkot Cirebon Dukung Program MBG untuk Pemenuhan Gizi dan Perputaran Ekonomi
Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, menyampaikan pembangunan menuju Indonesia Emas hanya dapat dicapai apabila dilandasi oleh solidaritas sosial yang inklusif, tanpa diskriminasi, serta menjunjung tinggi nilai keadilan bagi seluruh warga. Menurutnya, kemajuan tidak boleh meninggalkan siapa pun di belakang.
"Tantangan sosial yang kita hadapi saat ini semakin kompleks, mulai dari kemiskinan, kerentanan sosial, hingga ketimpangan akses terhadap layanan dasar," ujarnya.
Sehingga kondisi ini menuntut kita untuk tidak hanya mengandalkan bantuan sesaat, tetapi melakukan transformasi sistem sosial yang memperkuat kemandirian warga.
Baca Juga: Kim Woo Bin dan Shin Min Ah Menika, Lee Kwang Soo Jadi MC
Dalam konteks Hari Disabilitas Internasional, Farida menegaskan keberpihakan kepada penyandang disabilitas tidak cukup berhenti pada bantuan fisik semata, melainkan harus berorientasi pada pemenuhan hak asasi.
Ia mengakui masih adanya tantangan aksesibilitas, baik pada infrastruktur kota maupun stigma sosial yang membatasi ruang partisipasi penyandang disabilitas.
"Penyandang disabilitas bukanlah beban sosial, melainkan subjek pembangunan yang memiliki potensi besar," tegasnya.
Baca Juga: Menpar Harap Buku Wonderful Indonesia Diving Directory Dukung Promosi Wisata Bahari
Dalam hal ini Pemerintah Kota Cirebon berkomitmen untuk terus mendorong ekosistem yang ramah disabilitas melalui pendidikan inklusif, layanan kesehatan yang responsif, serta peluang kerja yang setara.
Ia juga menekankan pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam memperkuat jaring pengaman sosial.
Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam mewujudkan solidaritas tanpa batas, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari relawan, organisasi sosial, hingga dunia usaha.
