Klikaktual.com - Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan kawasan hutan terluas di dunia, menempati posisi ketiga secara global. Meski demikian, potensi besar tersebut dinilai belum sepenuhnya memberikan manfaat optimal bagi negara maupun kesejahteraan masyarakat.
Menurut anggota DPR RI, Prof. Rokhmin Dahuri, pemerintah perlu mengambil langkah strategis agar kekayaan hutan dapat dikelola secara lebih produktif dan berkelanjutan. Hal itu ia sampaikan saat menghadiri Bimbingan Teknis Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian yang digelar Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah VII, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan.
Ia menegaskan bahwa hutan memiliki posisi vital, layaknya jantung bagi sebuah negara, sehingga keberadaannya harus dipelihara dengan baik. Rokhmin menilai, pengelolaan hutan yang tepat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Pemerintah perlu mendorong masyarakat untuk terlibat dalam wirausaha berbasis kehutanan. Bahkan limbah hasil hutan pun masih bisa diolah menjadi produk bernilai ekonomi,” ujarnya.
Rokhmin juga mengapresiasi pelaksanaan Bimtek SVLK tersebut. Kegiatan yang berlangsung di Hotel Zamrud Cirebon pada Kamis, 13 November 2025 itu diikuti oleh puluhan peserta dari berbagai daerah.
Sebagai anggota Komisi IV DPR RI, ia menekankan bahwa hutan memiliki tiga fungsi utama: konservasi, perlindungan, dan produksi. Selain itu, hutan turut menyediakan oksigen, menjaga ketersediaan air bersih, menstabilkan iklim, mencegah bencana alam seperti banjir dan longsor, menjadi habitat keanekaragaman hayati, hingga memberikan sumber penghidupan bagi masyarakat sekitar.
Ia berharap, melalui kegiatan Bimtek ini semakin banyak warga yang tertarik mengembangkan usaha di sektor kehutanan.
Sementara itu, Kepala BPHL Wilayah VII, Dudi Iskandar, menyatakan bahwa pihaknya memberikan ruang luas bagi masyarakat yang ingin terjun dalam usaha kehutanan.
“Kita harus mengelola hutan dengan bijak, termasuk memaksimalkan hasil hutan. Sudah ada contoh pemuda yang mampu mengolah limbah hutan menjadi produk bernilai ekonomi. Untuk UMKM, perizinan bahkan bisa gratis, dan kami siap membantu proses legalitas untuk memperoleh SVLK,” tuturnya.
