Klikaktual.com - Rencana aksi unjuk rasa menentang lonjakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Pati mendapat sambutan luas dari warga. Sejak awal Agustus 2025, berbagai posko donasi mulai berdiri di sejumlah wilayah, khususnya di sekitar Kecamatan Pati Kota.
Masyarakat dengan sukarela menyumbangkan kebutuhan logistik seperti air mineral, mi instan, makanan ringan, hingga rokok. Walaupun tidak menerima donasi dalam bentuk uang tunai, bantuan ini dianggap sangat berarti dalam mendukung kelancaran aksi damai yang dijadwalkan berlangsung besar-besaran pada 13 Agustus 2025.
Namun, semangat kolektif tersebut sempat terusik oleh insiden yang memancing reaksi keras dari publik. Pada tanggal 5 Agustus 2025, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Pati membubarkan salah satu posko donasi yang terletak di kawasan Alun-Alun Simpang Lima Pati. Sejumlah barang sumbangan disita tanpa penjelasan memadai, menimbulkan kekecewaan dan kemarahan di kalangan warga.
Alih-alih meredam aksi, kejadian ini justru membakar semangat solidaritas. Video pembubaran beredar luas di media sosial, menarik perhatian warga dari desa-desa lain untuk ikut berkontribusi. Banyak yang menilai tindakan tersebut sebagai upaya membungkam suara masyarakat yang hendak menyampaikan aspirasi secara damai.
Bupati Pati, Sudewo, akhirnya memberikan klarifikasi. Ia menyampaikan permohonan maaf atas kejadian tersebut dan menyebut insiden itu sebagai akibat dari miskomunikasi antara aparat dan masyarakat. Ia menegaskan bahwa tidak ada larangan untuk melakukan demonstrasi, namun meminta pengertian masyarakat karena area tersebut akan digunakan untuk perayaan Hari Jadi Kabupaten Pati dan peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia.
“Saya tidak pernah melarang aksi demo. Itu hak setiap warga. Hanya saja, saat ini ada banyak agenda resmi yang perlu dipersiapkan. Harap dimaklumi,” ujar Bupati Sudewo dalam pernyataannya.
Bukan surut, dukungan justru semakin meluas. Berbagai elemen masyarakat mulai dari tokoh lokal, petani, nelayan, hingga pelajar turut menyumbang logistik. Netizen dari luar daerah pun menyatakan dukungan moral atas perjuangan masyarakat Pati dalam menuntut keadilan fiskal. Tagar seperti #PatiBersatu dan #TolakPBB250Persen menjadi tren di media sosial, menunjukkan besarnya perhatian publik terhadap isu ini.
Aksi puncak direncanakan berlangsung pada 13 Agustus 2025 dengan estimasi massa mencapai 15.000 orang. Massa akan bergerak secara tertib dari berbagai kecamatan menuju kantor Bupati dan DPRD Pati. “Ini bukan soal menolak kewajiban membayar pajak, tapi menuntut keadilan. Kenaikan 250 persen bukan penyesuaian, itu penindasan,” ujar salah satu pemuda penggerak aksi.
Peristiwa ini menunjukkan betapa kuatnya partisipasi publik ketika kebijakan dinilai tidak berpihak pada masyarakat kecil. Donasi yang terus mengalir menjadi simbol perlawanan damai dan kekuatan solidaritas warga.
Aksi di Pati menjadi cerminan penting bagi pemerintah daerah bahwa keterbukaan dan dialog harus selalu dikedepankan dalam setiap pengambilan kebijakan, terutama yang berdampak langsung pada kehidupan ekonomi rakyat. (Syamsi Wajkumar)
