Jakarta, Klikaktual.com - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti menyatakan kekecewaan mendalam setelah menghadiri rapat pengkavlingan izin Keramba Jaring Apung (KJA) di Pantai Timur Pangandaran, meski izin itu sebenarnya ditentang banyak warga.
Susi yang juga merupakan masyarakat lokal, mengungkapkan perasaannya melalui akun media sosialnya. Ia mengatakan sangat prihatin dan luar biasa terluka melihat kebijakan berpotensi merusak ekosistem laut dan estetika pantai wisata.
Ia bahkan menandai akun Presiden @Prabowo, @KemensetnegRI, @setkabgoid, dan Gubernur Jabar @DediMulyadi71, berharap agar janji menjaga keindahan dan produktivitas kawasan pesisir direalisasikan.
Baca Juga: Roblox Berpotensi Diblokir, Pemerintah Lakukan Evaluasi
Susi menyentil kebijakan tersebut sebagai benturan nyata dengan janji Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya pernah berkomitmen memperbaiki struktur tradisional seperti bagan bambu agar pantai lebih indah dan mendukung nelayan tangkap.
Menurutnya, keputusan memberikan izin kepada tiga perusahaan untuk mendirikan KJA membuat keberlanjutan ekosistem dan mata pencaharian nelayan kecil terancam.
Rapat izin KJA tersebut mendapat respons keras dari nelayan dan pelaku wisata lokal yang sempat melakukan aksi penolakan, tetapi tetap saja izin diterbitkan oleh pemerintah daerah.
Baca Juga: Mengenal Lee Min, Personel Duo As One yang Tutup Usia
Keputusan ini menjadi simbol kegagalan dalam mempertimbangkan aspek ekologis, sosial dan konservasi yang selama ini dijunjung baik oleh figur publik seperti Susi Pudjiastuti.
Di tengah luka hati warga dan munculnya rasa hilang kepercayaan terhadap komitmen pemerintah daerah, Susi mengambil sikap tegas dengan menolak keputusan tersebut secara terbuka.
Belum ada tanggapan resmi dari Istana atau Pemerintah Jawa Barat terhadap kritik keras ini, sementara masyarakat menunggu klarifikasi atau evaluasi ulang kebijakan KJA.
Susi beranggapan isu ini menjadi pengingat pentingnya konsistensi kebijakan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat pesisir, apalagi ketika pejabat publik bahkan sekelas Presiden pernah memberi janji yang menyentuh harapan masyarakat. (Mochamad Haris Sundapa)
