KLIKAKTUAL.COM - Pemerintah Kota Cirebon, terus memperkuat langkah strategis dalam menurunkan angka stunting, melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi Terpadu Pencegahan dan Penanggulangan Stunting Provinsi Jawa Barat, yang digelar di Balai Kota Cirebon pada Rabu, 6 Agustus 2025.
Kegiatan ini, dihadiri langsung oleh Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, Sekretaris Daerah, Agus Mulyadi.
Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Terpadu Provinsi Jawa Barat, drg Juanita Paticia Fatima, yang juga menjabat sebagai Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat serta perangkat daerah terkait.
Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota menyampaikan apresiasi mendalam atas kehadiran tim Monev Provinsi.
"Kehadiran Bapak dan Ibu di tengah-tengah kami adalah sebuah kehormatan, sekaligus menjadi embun penyegar dalam semangat kami untuk terus melangkah bersama menurunkan angka stunting di Kota Cirebon," ujarnya.
Seperti yang diketahui, Pemerintah Pusat melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024, telah menetapkan stunting sebagai isu prioritas nasional dengan target penurunan hingga 14 persen pada tahun 2024.
Dalam RPJMN 2025–2029, isu ini tetap menjadi prioritas utama, mencerminkan kesungguhan pemerintah dalam membangun generasi unggul dan sehat sejak dini.
Di tingkat lokal, Pemerintah Kota Cirebon telah memasukkan penurunan stunting sebagai prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
Pemerintah Kota Cirebon, juga telah menetapkan penurunan stunting dalam RPJMD 2025-2029, tahun 2025 ini stunting ditargetkan turun dari 14,9 persen menjadi maksimal 13,95 persen.
"Alhamdulillah, tahun ini Kota Cirebon berhasil menurunkan angka stunting dari 19,9 persen pada 2023 menjadi 14,9 persen di 2024. Capaian ini bukan hasil kerja satu pihak, melainkan buah kolaborasi semua elemen," kata Wakil Wali Kota.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor, sebagai kunci dalam percepatan penurunan stunting.
Wakil Wali Kota juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat, mulai dari Camat, Lurah, TPPS Kecamatan dan Kelurahan, Kepala Puskesmas, petugas kesehatan, para kader, TPK, PLKB, hingga OPD teknis seperti Dinas Kesehatan dan Dinas P3APPKB.
Juga kepada para akademisi, organisasi profesi seperti IDI, IDAI, IBI, PERSAGI, serta LSM dan elemen masyarakat lainnya.
"Percepatan penurunan stunting bukan hanya pekerjaan pemerintah. Ini adalah amanah bersama, dari pusat hingga daerah, dari dunia pendidikan hingga dunia usaha, dari keluarga hingga seluruh masyarakat. Tanpa gotong royong, tak mungkin kita bisa melangkah sejauh ini," tegasnya.
