KLIKAKTUAL.COM - Pemerintah Kabupaten Cirebon, mengintensifkan upaya percepatan pencegahan dan penurunan stunting melalui rapat koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), yang digelar di ruang rapat Paseban, Setda Kabupaten Cirebon.
Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman mengatakan, pelaksanaan aksi konvergensi menjadi sangat krusial.
Mengingat target penurunan prevalensi stunting secara nasional mencapai 18,8 persen pada 2025 dan 14,2 persen pada 2029, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025–2045.
"Pemerintah daerah harus memastikan langkah-langkah percepatan penurunan stunting tetap terkonvergensi dan fokus pada kelompok sasaran seperti ibu hamil, ibu menyusui, anak usia bawah lima tahun, hingga remaja putri dan calon pengantin,” ujar pria yang akrab disapa Jigus, pada hari Kamis, 12 Juni 2025.
Data menunjukkan, prevalensi stunting di Kabupaten Cirebon sempat mengalami penurunan signifikan dari 26,5 persen pada 2021 menjadi 18,6 persen di tahun 2022.
Baca Juga: Jigus Sambangi DPMPTSP Jabar, Bahas Perizinan PLTB Yang Akan Dibangun Di Kabupaten Cirebon
Namun kembali meningkat menjadi 22,9 persen pada 2023. Sementara data tahun 2024 belum dipublikasikan.
"Ini artinya kita tidak bisa lengah. Perlu kerja keras lintas sektor agar kita bisa mencapai target nasional, minimal 14,2 persen pada tahun 2029," tegas Jigus.
Ia menekankan, upaya penurunan stunting bukan hanya menjadi tugas Dinas Kesehatan dan instansi terkait, namun juga seluruh unsur pemerintah, swasta, akademisi hingga masyarakat.
Wabup Jigus meminta kepada semua perangkat daerah menjadikan aksi konvergensi stunting sebagai program prioritas dan strategis.
Pemkab Cirebon akan memperkuat peran TPPS dari tingkat kabupaten hingga desa, serta mendorong pendampingan keluarga melalui Tim Pendamping Keluarga (TPK) guna melakukan skrining dan pendampingan keluarga berisiko stunting.
Selain itu, gerakan orang tua asuh anak stunting juga akan terus digalakkan.
"Langkah lainnya adalah meningkatkan pelayanan program keluarga berencana, sistem rujukan kesehatan bagi keluarga tidak mampu, serta pemberian makanan tambahan (PMT) pemulihan dan penyuluhan sebagai bentuk intervensi langsung kepada kelompok sasaran," katanya.
Sementara itu, Kepala DPPKBP3A Kabupaten Cirebon, Eni Suhaeni, mengatakan pihaknya mendukung penuh target pembangunan keluarga berkualitas melalui lima program unggulan BKKBN.
