Angka Pengangguran di Indonesia Tinggi, Pakar Ketenagakerjaan UGM Sentil Pemerintah

photo author
- Kamis, 22 Mei 2025 | 18:38 WIB
Potret ilustrasi pengangguran di Indonesia/ (Pexels)
Potret ilustrasi pengangguran di Indonesia/ (Pexels)


Jakarta, Klikaktual.com - Angka pengangguran di Indonesia masih tinggi. Lulusan sekolah menengah atau perguruan tinggi masih banyak yang menganggur.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), bahwa tingkat pengangguran per tanggal 5 Februari 2025 sebanyak 7,28 juta orang dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,76 persen.

Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebanyak 83 ribu orang dibandingkan pada tahun 2024.

Baca Juga: Tingkatkan Kapabilitas Usaha Mikro, KAI Daop 3 Cirebon Selenggarakan Pelatihan Mitra Binaan

Lulusan sekolah menengah dan perguruan tinggi, menempati posisi teratas yang banyak menganggurnya.

Dikutip dari keterangan yang sama pengangguran dari lulusan SMK sebesar delapan persen, SMA sebesar 6,35 persen.

Kemudian, lululusan dari perguruan tinggi seperti D4, S1,S2 dan S3 tingkat penganggurannya sebanyak 6,23 persen.

Baca Juga: Musrenbang RPJMD Kota Cirebon Digelar, Wakil Wali Kota: Momen Satukan Arah Pembangunan

Pakar ketenagakerjaan sekaligus dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Tadjuddin Noer Effendi, menyentil pemerintah agar tidak diam menghadapi masalah tersebut.

"Cita-cita Indonesia Emas itu mungkin cuma impian belaka, karena kita kehilangan tenaga potensial untuk membangun Indonesia. Bagaimana kita wujudkan itu tanpa melibatkan mereka melalui serapan tenaga kerja," tegas Tadjudin, dikutip dari laman UGM, pada hari Rabu, 21 Mei 2025.

Ia juga menjelaskan, tingginya angka pengangguran dari kalangan berpendidikan tinggi diakibatkan jumlah angkatan kerja yang terus bertambah.

Tak hanya itu, adanya ketidaksesuaian kebutuhan industri dengan kompetensi lulusan menjadi sebab lain.

Menurutnya, jika tingkat pengangguran ini dibiarkan terus-menerus akan berdampak pada masalah lain

Contohnya meningkatnya kemiskinan, kriminalitas, dan melemahkan kompetensi masyarakat.

Dirinya pun mengimbau pemerintah untuk terus mendukung tersalurkannya para lulusan langsung ke sektor industri.

Pemerintah harus dapat memaksimalkan pengembangan pelatihan berbasis digital dan semacamnya.

"Hal yang penting lagi menurut saya karena banyaknya tenaga kerja berpendidikan, maka perlu ada revitalisasi pendidikan, terutama dalam hal pelatihan vokasi," kata Tadjudin.***

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Ida Ayu Komang

Tags

Rekomendasi

Terkini

Pemprov Jabar Dorong Proses Sertifikasi Aset Negara

Sabtu, 20 Desember 2025 | 17:16 WIB

Begini Cara Pemprov Jabar Era KDM Cegah Bencana Alam

Sabtu, 20 Desember 2025 | 17:10 WIB
X