Jakarta, Kliaktual.com - Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati hadir dalam Rapat Koordinasi "Gawe Rancage Pak Kades Jeung Pak Lurah" se-Jawa Barat yang berlangsung di Gedung Pusdai Jawa Barat, Senin 28 April 2025.
Rapat ini bertujuan untuk mempercepat pencapaian Visi Jawa Barat Istimewa dan menguatkan sinergi antara pemerintah provinsi dan daerah.
Salah satu agenda utama dalam rapat tersebut adalah Deklarasi Jawa Barat Istimewa, yang dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, serta para Bupati/Walikota se-Jawa Barat, Kepala Daerah, Camat, Kepala Desa dan Lurah.
Baca Juga: Wakil Bupati Cirebon Buka Musrenbang Tahun 2025-2029, Pembangunan Harus Libatkan Seluruh Elemen
Dalam deklarasi ini, para pemimpin daerah menyatakan komitmennya untuk mewujudkan program-program pembangunan yang berdampak langsung pada masyarakat di desa dan kelurahan.
Program ini mencakup lima poin utama. Pertama, desa dan kelurahan tidak ada kematian ibu, kematian bayi dan kematian ibu melahirkan, serta zero new stunting (tidak ada stunting baru).
Kedua, desa dan kelurahan bebas dari kemiskinan ekstrim, serta turut mensukseskan Sekolah Rakyat.
Baca Juga: XLSMART Akan Perkuat Cakupan Layanan dan Jaringan di Jabar, Jateng hingga DIY
Ketiga, desa dan kelurahan yang bebas sampah dan lingkungannya lestari. Keempat, desa dan kelurahan Mandiri, bebas rentenir (bank emok), serta memiliki Koperasi Merah Putih.
Kelima, desa dan kelurahan yang sukses dalam pembangunan Keluarga Berencana.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dalam kesempatan tersebut memberikan pandangan mendalam mengenai pentingnya program Jawa Barat Istimewa.
"Jika kita ingin menyelesaikan masalah-masalah besar di Indonesia, kita harus mulai dari Jawa Barat. Kemiskinan, stunting, kematian ibu dan anak, serta sampah adalah masalah yang harus diselesaikan di sini. Karena Jawa Barat dengan penduduk hampir 50 juta jiwa, merupakan pintu gerbang bagi solusi Indonesia," ujar Dedi, pada hari Senin, 28 April 2025.
Baca Juga: Menikmati Keindahan Alam Pantai Kemala, Wisata Bahari Terpopuler di Balikpapan
Dedi Mulyadi juga menekankan setiap desa memiliki kebutuhan yang berbeda, sehingga penting untuk memiliki data yang akurat dan presisi terkait kondisi setiap desa.
“Bantuan yang diberikan kepada desa harus disesuaikan dengan kebutuhan spesifik yang ada. Saya mengusulkan kepada kementerian untuk memperhatikan hal ini agar bantuan yang disalurkan tepat sasaran dan memberikan hasil yang maksimal bagi pembangunan desa,” tambahnya.
