Jakarta, Klikaktual.com - Dedi Mulyadi resmi dilantik sebagai Gubernur Jawa Barat, yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, pada hari Kamis, 20 Februari 2025.
Usai dilantik, Dedi Mulyadi menegaskan komitmennya dalam melakukan efisiensi anggaran yang lebih tepat sasaran.
Menurutnya, efisiensi bukan sekadar memotong anggaran. Tetapi mengalihkannya dari belanja yang tidak penting menjadi belanja yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.
Baca Juga: Lantik 961 Kepala Daerah di Seluruh Indonesia, Prabowo : Saudara Adalah Pelayan Rakyat
"Pelantikan ini jadi momentum kita untuk meluruskan pemahaman tentang efisiensi, karena selama ini efisiensi dipahami sebagai pemotongan anggaran," ujarnya.
Di Jawa Barat, efisiensi bukan memangkas anggaran. Tetapi mengalihkan belanja yang tidak penting menjadi belanja yang lebih penting.
Dalam waktu satu bulan, Dedi Mulyadi telah melakukan realokasi anggaran dengan tim transisi yang dibentuk oleh Pemdaprov Jabar.
Baca Juga: Pelantikan PWI Kota Cirebon, Pj Wali Kota Ajak Pers Dukung Ketahanan Pangan
Tim transisi ini beranggotakan 11 orang yang dipimpin oleh Dedy Mulyadi dan terdiri dari pejabat eselon tiga.
"Dari perhitungan pembiayaan anggaran, kami telah mengubah mata anggaran dari belanja tidak penting menjadi belanja yang lebih penting. Per tadi malam, jumlahnya mencapai Rp 5,5 triliun. Kita berharap bisa mencapai Rp6 triliun," jelasnya.
Dedi juga menyampaikan, dana hasil efisiensi akan dialokasikan untuk beberapa sektor prioritas. Di antaranya pendidikan berupa pembangunan ruang kelas baru (RKB) ditingkatkan dari Rp60 miliar menjadi Rp1,2 triliun.
Baca Juga: Buruan Daftar! Kemenag Buka Rekrutmen Tenaga Hisab Rukyat Nasional, Kuota Sangat Terbatas
“Ini untuk membangun 3.333 ruang kelas baru, sekolah baru, dan membebaskan tanah untuk pembangunan sekolah dalam dua tahun ke depan,” kata Dedi.
Untuk infrastruktur jalan, Dedi mengungkapkan, dari Rp600 miliar menjadi Rp2,4 triliun untuk memperbaiki infrastruktur jalan agar investasi dapat berkembang.
Terkait investasi, ia menegaskan akan menangani masalah oknum ormas yang menghambat investasi dengan menyiapkan program Operasi Jabar Manunggal, untuk mendampingi perusahaan dan melindungi mereka dari gangguan terkait pembebasan tanah, pembangunan, rekrutmen tenaga kerja hingga produksi limbah.
