JAKARTA, Klikaktual.com - Komisi II DPRD Kota Cirebon mengapresiasi Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan (DKPPP) atas retribusi selama tahun 2024 yang telah berhasil melampaui 100 persen.
Di mana pendapatan tersebut salah satunya bersumber dari retribusi di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kejawanan.
Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon M Handarujati Kalamullah SSos MAP menilai, DKPPP Kota Cirebon sudah dapat menjadi percontohan SKPD lain dalam rangka memaksimalkan potensi pendapatan asli daerah (PAD).
Selain itu, inovasi penarikan retribusi menggunakan sistem aplikasi Sirebon juga telah menjadi perhatian Komisi II dalam upaya mengoptimalisasikan PAD dari DKPPP Kota Cirebon.
Baca Juga: Bisa Dijadikan Referensi, Ini Daftar Nama-nama Unik yang Tercatat di Dukcapil Indonesia
Kendati demikian, kebutuhan BBM bersubsidi bagi nelayan maupun pengusaha kapal di Kota Cirebon masih perlu ditingkatkan kembali. Pasalnya, dari kebutuhan sebanyak 5100 kiloliter, baru terealisasi sebanyak 1800 kiloliter.
Sehingga, Komisi II DPRD berkomitmen akan berkomunikasi langsung kepada Biro Perekonomian Jawa Barat dan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jawa Barat guna mempercepat pemenuhan kebutuhan BBM bersubsidi dari juga BPH Migas.
Hal ini menjadi sangat penting, mengingat perbedaan harga BBM khususnya solar juga amat signifikan. Tanpa subsidi nelayan bisa menghabiskan 10 ribu per liter, sedangkan dengan menggunakan subsidi nelayan hanya perlu membayar 6 ribu per liter.
Peningkatan BBM bersubsidi penting dilakukan. Mengingat, capaian DKPPP Kota Cirebon serta sektor kinerja maupun retribusi mampu melebihi target yang ditetapkan sepanjang tahun 2024.
Baca Juga: Drama When The Stars Gossip Kembali Tuai Kritikan Setelah Tampilkan Adegan Dewasa di Episode Terbarunya
Sementara itu, target retribusi di tahun 2025 terjadi kenaikan yaitu di UPT TPI sebanyak 250 juta. Sementara retribusi lainnya masih sama seperti tahun sebelumnya.
Setelah penggunaan Sirebon di awal tahun 2025, penarikan retribusi juga menjadi lebih efisien. Meskipun masih terbatas digunakan untuk penarikan retribusi di TPI.
Baca Juga: Raih Jumlah Penonton yang Fantastis, Film Korea Dark Nuns Berhasil Puncaki Box Office Indonesia
hal itu juga menjadi nilai positif karena para pengusaha kapal menaruh kepercayaan terhadap DKPPP.. Namun, keterbatasan BBM bersubsidi bagi para pengusaha kapal dan nelayan masih menjadi persoalan serius.
Kepala DKPPP Kota Cirebon Hj Elmi Masruroh SP MSi juga juga akan terus berkomitmen untuk mempertahankan capaian yang telah diraih selama tahun 2024, bahkan diharapkan terus meningkat.
