PEMILU merupakan salah satu dari tolak ukur keberhasilan sistem demokrasi di dalam suatu negara. Pemilu yang dapat terlaksana dengan baik menandakan bahwa demokrasi di dalam suatu negara itu pun baik.
Pemilu merupakan suatu kehendak yang mutlak bagi bangsa Indonesia sebagai salah satu negara demokratis yang ada di dunia. Di dalam konstitusi negara Indonesia menyebutkan bahwa pemilu merupakan manifestasi kedaulatan rakyat.
Pemilu yang sejatinya diadakan setiap 5 tahun sekali ini sangatlah ditunggu-tunggu kehadirannya oleh berbagai pihak. Layaknya setiap orang yang menunggu harapan baru atau keajaiban agar terjadinya suatu perubahan dan pergerakan ke arah yang lebih baik.
Baca Juga: Desa Sidomulyo Tingkatkan Ketahanan Pangan Lewat Program Tanaman Pangan dan Peternakan Ayam Joper
Kedaulatan rakyat yang tercermin di dalam pemilu itu sendiri diimplementasikan oleh rakyat dengan memilih kepala negara, kepala daerah serta para wakil rakyat yang nantinya akan menduduki lembaga perwakilan rakyat baik di tingkatan daerah maupun pusat. Dalam waktu satu tahun ke depan atau sepanjang tahun 2023 ini rakyat Indonesia akan menyaksikan sendiri bagaimana proses politik menuju pemilu tahun 2024 itu berlangsung.
Pemilihan umum yang disingkat menjadi pemilu menjadi suatu hal yang sangat dekat hubungannya dengan permasalahan, hal ini bisa dilihat dari permasalahan yang timbul akibat pemilu selama 10 tahun terakhir atau 2 kali pemilu sebelumnya.
Baca Juga: 5 Tempat Makan di Sidoarjo untuk Sarapan hingga Makan Malam
Tentu masyarakat masih mengingat tentang persoalan penyebutan golongan yang mengandung isu sensitif yang ada di Indonesia antara pendukung salah satu calon presiden dengan calon presiden lainnya, kemudian dimulainya penyebaran informasi atau ujaran kebencian berbau SARA yang tersebar melalui platform media sosial. Dan yang terakhir adalah upaya mobilisasi massa secara masif dalam wacana people power yang bertujuan untuk menolak hasil pemilu 2019. Dengan melihat hal-hal yang sudah terjadi, maka dapat disimpulkan bahwa pemilu merupakan sumber atau akar masalah dalam rangka menambahkan variabel permasalahan yang ada di Indonesia.
Di dalam press release Presiden Indonesia pada Agustus 2022, Presiden Joko Widodo menyadari adanya pemilu akan melahirkan permasalahan di kemudian hari. Dengan sangat jelas dikatakan bahwa setiap kontestan pemilu 2024 agar dapat menjalankan kampanye yang sehat dan berkualitas secara demokrasi, bukan menjalankan kampanye dengan bergontok-gontokkan ataupun kampanye yang dapat merusak tatanan bangsa.
Namun jika diperhatikan dengan seksama, pemilu pun mengalami proses evolusi baik di dalam proses menuju pemilu maupun pada saat pelaksanaannya. Hal yang sangat terasa perubahannya adalah proses menuju pemilu yang dapat dikategorikan sebagai mobilisasi massa dan kampanye. Sejak dimulainya era teknologi komunikasi dan informasi, setiap peserta pemilu ataupun setiap orang yang berpartisipasi di dalam pemilu mulai memanfaatkan penggunaan teknologi informasi yang dalam hal ini adalah media sosial dalam melakukan mobilisasi massa ataupun kampanye.
Pada dasarnya media sosial dapat memfasilitasi setiap orang untuk dapat bersuara, berpartisipasi bahkan untuk memobilisasi diri dalam melakukan sebuah perubahan. Karena media sosial dapat menyambungkan seluruh orang dari seluruh dunia dan memungkinkan untuk menyuarakan suatu narasi untuk didengar
dalam ruang lingkup yang lebih luas sehingga dapat terbangunnya suatu gerakan solidaritas.
Contoh yang sangat sederhana, di Myanmar, media sosial digunakan secara optimal oleh para aktivis dan jurnalis untuk melakukan perlawanan terhadap rezim otoriter militer.
Tetapi dari perspektif ekonomi politik, walaupun media sosial dapat membuka ruang publik yang lebih luas, namun hal tersebut ditujukan untuk menampung sebanyak mungkin informasi dan data dari para pengguna yang ada untuk tujuan komodifikasi. Media sosial memanfaatkan kehadiran big data pengguna untuk mendapatkan keuntungan dari periklanan yang nantinya akan berdampak pada keamanan data pribadi pengguna.
