KLIKAKTUAL.COM - Pemerintah Kabupaten Cirebon terus melakukan kewaspadaan dini dari segala ancaman yang ada di wilayahnya.
Mengingat kini sudah memasuki tahun politik, segala macam ancaman maupun gangguan pasti akan muncul di tengah masyarakat.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemkab Cirebon telah membentuk tim kewaspadaan dini, baik tingkat kabupaten hingga tingkat kecamatan.
Terdiri dari camat, sekretaris kecamatan, Danramil, Kapolsek, kasi trantibum kecamatan, dan atau instansi vertikal lainnya yang ditetapkan dengan surat keputusan Bupati Cirebon.
"Mereka mempunyai tugas mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data, serta informasi atau bahan keterangan dengan instansi vertikal di wilayah kecamatan mengenai potensi gejala, atau peristiwa timbulnya ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) di kecamatan," ujar Bupati Cirebon, H.Imron Rosyadi.
"Selain itu, mengkoordinasikan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di kecamatan dan desa atau kelurahan masing-masing," sambungnya.
Hal itu di sampaikan Imron usai membuka acara Sinergitas antara Aparatur Pemerintah Daerah, TNI atau Polri, Pemerintah Desa dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di Hotel Apita Cirebon, pada hari Rabu 9 Agustus 2023.
Ia mengatakan, pembentukan FKDM ini merupakan wadah bagi elemen masyarakat dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat.
Menurutnya, pada tahun politik ini ada ancaman dan gangguan nyata yang sudah muncul dipermukaan.
Yang mana apabila dibiarkan di masyarakat, maka akan menimbulkan perpecahan, sehingga dapat terganggunya stabilitas dan kondusifitas wilayah.
"Ancamannya non militer, yaitu politik identitas, disinformasi dan ujaran kebencian. Untuk mewujudkan stabilitas dan kondusifitas daerah, tidak bisa dilaksanakan oleh pemerintah, TNI dan Polri saja, melainkan perlu mendapat dukungan dan partisipasi dari seluruh komponen masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung," tambahnya.
Baca Juga: Baca Manhwa Lookism Chapter 461 Bahasa Indonesia, Aliansi Terancam
Ia mengungkapkan, pada saat ini situasi kondisi negara di bidang ideologi, politik, sosial budaya, ekonomi dan keamanan pertahanan mengalami dinamika perubahan yang cukup cepat.
Sehingga mudah terjadi gesekan antara pemerintah dan masyarakat, dan antara masyarakat dengan masyarakat akibat dari kebijakan pemerintah maupun pemerintah daerah.