SIDOARJO, Klikaktual.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo bentuk satgas terpadu operasi penanganan premanisme dan organisasi masyarakat (ormas). Khususnya penanganan gangguan keamanan, ketertiban masyarakat, investasi dan dunia usaha.
Hal itu, seperti yang dibahas dalam rapat koordinasi yang digelar di Favehotel Sidoarjo, Selasa (3/6/2025).
Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana mengatakan, satgas tersebut dibentuk untuk menjaga stabilitas, dan memberikan kepastian hukum atas persoalan ormas yang meresahkan dan mengganggu iklim investasi.
Juga, yang memaksakan kehendak dengan kekerasan atau merusak tatanan sosial. "Upaya ini nanti akan menjadi tanggung jawab bersama. Sinergitas untuk keamanan, hingga ketentraman masyarakat dan dunia usaha," katanya.
"Terlebih, pembentukan satgas nantinya akan dapat menindak ormas bermasalah di Sidoarjo," sambungnya.
Ia manyampaikan, Satgas Terpadu tersebut, tergabung dari Forkopimda. Yang nantinya, akan bersinergi untuk upaya pengawasan titik rawan premanisme, seperti, parkir, PKL, aliran sungai, dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
"Kita juga harus turun lapangan langsung agar paham secara langsung, seperti parkir, hampir 75 persen dikuasai preman padahal jika kita bisa mengelolanya akan menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sidoarjo dan hal ini menjadi peluang bagi kita," jelasnya.
Sementara, Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo Abdillah Nasih mengatakan, bahwa visi misi Bupati - Wakil Bupati Sidoarjo adalah menuju kota metropolitan. Maka, dibutuhkan tingginya Indeks Pertumbuhan Ekonomi dan indeks kesalihan sosial.
Menurutnya, terkait indeks pertumbuhan ekonomi dan indeks kesalihan sosial itu masuk pada indikator indeks kebijakan daerah (IKD). Yang didalamnya terdapat ekonomi, masalah sosial, trantib, kesetiakawanan, serta budaya lokal.
"Dan kita targetkan tahun ini tak ada lagi gangguan masalah trantib (ketentraman dan ketertiban umum,Red). Juga tak ada lagi orang intoleransi, dan tak menerima lokal wisdom," ungkapnya.
Pembentukan satgas itu juga mendapat dukungan Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo. Pihaknya mengusulkan empat formula, antara lain, adanya koordinasi rutin lintas stakeholder untuk saling memberi informasi perihal trantib, penyusunan aplikasi yang terintegrasi, dan penyesuaian SOP bersama-sama.
"Sebab, untuk mengatasi premanisme, kita dihadapkan manusia yang memiliki kepentingan sehingga membutuhkan koordinasi yang solid antar stakeholder," terangnya.
Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing turut hadir. Dia berharap, agar memberi peluang terhadap ormas berbau premanisme yang melakukan ancaman, pemalakan dan lain itu, kepada investor maupun masyarakat.
"Jadi harus ada tindakan tegas yang sesuai dengan tata cara dan aturan berlaku. Agar tak usai pembentukan lalu hilang," katanya.