JAKARTA, Klikaktual.com - Sejak penayangan perdananya, drama Korea Snowdrop telah menuai kontroversi terkait adanya distorsi sejarah.
Netizen Korea menganggap Snowdrop telah melecehkan sejarah demokrasi di Korea Selatan hingga akhirnga petisi dilayangkan. Petisi dilayangkan ke Blue House agar drama Snowdrop berhenti ditayangkan.
Mantan profesor di Universitas Dongyang, Jin Joong-kwon, mengkritik kontroversi distorsi sejarah yang dilayangkan oleh para netizen.
Baca Juga: Drama Snowdrop Kontroversi, Penggemar BLACKPINK Dituduh Buat Hoax
Pada 21 Desember lalu, Jin Joong-kwon memposting sebuah artikel di halaman Facebook-nya yang melaporkan isi petisi nasional yang menuntut penangguhan Snowdrop.
Menurutnya, orang-orang tersebut berada di sisi yang berbeda tetapi memiliki mentalitas yang sama dan merupakan musuh dari masyarakat terbuka.
Snowdrop menjadi kontroversi pada bulan Maret ketika sinopsisnya bocor pada saat Joseon Exorcist dikritik akibat distorsi sejarahnya.
Baca Juga: Link Nonton School 2021 Episode 10: Hubungan Gong Ki Joon dan Jin Ji Won Menjadi Canggung
Netizen menuduh Snowdrop telah meremehkan gerakan demokratisasi sambil memuliakan Badan Keamanan Nasional dan spionasenya. Ini ditunjukkan dengan karakter utama memiliki nama dan setting yang sama dengan orang yang sebenarnya yang memimpin gerakan mahasiswa.
Mata-mata Korea Utara yang bergabung dengan gerakan demokratisasi dapat menimbulkan kesalahpahaman.
Kontroversi itu muncul kembali setelah siaran pertama pada 18 Desember, yang menyebabkan hilangnya sponsor dan perusahaan periklanan.
Baca Juga: Simak Deretan Drama Korea dengan Rating Tinggi Sepanjang 2021
Organisasi yang terkait dengan gerakan demokratisasi juga mengkritiknya sebagai drama dengan niat yang jelas untuk mendistorsi sejarah. Tim produksi Snowdrop bahkan dituduh melanggar Undang-Undang Keamanan Nasional oleh seorang netizen.
Jin Joong-kwon menunjukkan klaim mereka bahwa, menenun gerakan demokratisasi, mata-mata, dan Badan Keamanan Nasional adalah pelanggaran lain dan juga dapat dilihat sebagai upaya untuk memberikan rasionalitas pada kekerasan nasional.